• Noviwaldy Jusman

PEKANBARU -- Kementerian Lingkungan Hidup ada konsep upaya penyelamatan gambut dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) provinsi Riau.

Hal itu disampaikan dalam pertemuan dengan pimpinan dewan dan pansus RTRW DPRD Riau bersama Sekdaprov Riau yang difasilitasi Direktorat Jendral Bina Pembangunan Daerah (Bangda) Kementerian Dalam Negeri dan dihadiri pihak dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR), Kementerian LHK, SKK Migas dalam ekspos Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau yang sudah disepakati dan disetujui DPRD Riau, Jumat 13 Oktober 2017 di Jakarta.

Dalam pertemuan tersebut, Kementerian LHK meminta adanya konsep kawasan gambut dan penyelamatan lahan gambut di Riau. Kementerian LHK menilai konsep itu juga harus sejalan dengan program restorasi gambut pemerintah pusat.

"Sebagai upaya penyelamatan kawasan gambut di Riau, kementerian LHK meminta adanya konsep dalam RTRW Riau," ungkap Noviwaldy Jusman yang ikut dalam pertemuan tersebut.

Masukan yang dinilai terlambat disayangkan pihak DPRD dan Pemprov Riau. Pasalnya, kenapa usulan yang disampaikan tersebut tidak disampaikan kepada pansus anggota DPRD dan Sekdaprov Riau sejak awal dalam penyusunan RTRW Riau. Kendati demikian, pansus bersama sekdaprov Riau akan memasukan apa yang disampaikan pihak Kementerian LHK dan setelah itu akan dievaluasi kembali pihak Kemendagri.

"Sehingga, disepakati nanti dimasukan konsepnya penyelamatan gambut. Setelah itu, RTRW Riau kembali akan dievaluasi Mendagri," terang Noviwaldy.

Politisi Demokrat ini menerangkan, banyak dampak positif dengan disahkannya RTRW provinsi Riau diantaranya pembangunan dan investasi masuk ke Riau, kemudian masyarakat punya kepastian hukum apalagi untuk masyarakat sudah lama tinggal suatu kawasan.**(rud)