PEKANBARU -- Mulai hari ini, status siaga banjir dan tanah longsor di Riau resmi dimulai. Penetapan status ini seiring dengan semakin tingginya intensitas hujan yang terjadi di Riau.

Dimulainya status status banjir dan tanah longsor di Riau tersebut ditandai dengan apel persiapan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, Tagana dari Dinas Sosial, Basarnas, termasuk dari tim kesehatan dari dinas terkait di halaman Kantor Gubernur Riau.

"Kita kembali menetapkan status siaga banjir, seluruh pihak terkait juga tetap bersiaga mengantisipasi dampak dari banjir dan tanah longsor," kata Gubernur Riau yang biasa disapa Andi Rachman, Selasa 28 November 2017.

Penetapan status ini sangat diperlukan sebagai bentuk antisipasi dari awal, sebelum timbulnya hal-hal yang tak diinginkan. Sehingga nantinya, setiap pihak terkait yang bertanggung jawab dalam penetapan status siaga banjir dan tanah longsor ini bisa bersiaga dan bisa turun langsung ke lapangan jika diperlukan.

Dalam catatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Riau, sepanjang 2017 ada 2 korban jiwa akibat bajir. 1 kasus korban meninggal karena banjir terjadi di Inhil, dan 1 kasus terjadi Pelalawan. Selain itu banjir juga terdampak pada ribuan rumah warga di daerah di Riau.

Sedangkan untuk bencana longsor di Riau mengancam mengisolasi 8 desa di Kampar Kiri Hulu, dan ini sudah terjadi sejak 2 tahun bertutur-turut. Masalah ini juga perlu mendapat perhatian khusus, sebab ancaman kelaparan selalu mendera masyarakat di desa itu jika terjadi tanah longsor.

Sebelumnya, Gubernur Riau telah mencabut status siaga darurat penanggulangan bencana asap akibat Kebakaran Lahan dan Hutan (Karlahut) di Riau 2017, pada Kamis pekan lalu. Dengan status itu, hampir sepanjang tahun berlaku para tim Satgas Karlahut siaga sepanjang waktu.

Hasilnya, Riau yang sebelumnya dikenal dengan provinsi penyumbang asap di Indonesia bahkan ke manca negara seperti Malaysia dan Singapura, dalam dua tahun terakhir tidak ada lagi terjadi.**(jai)