PEKANBARU -- Majelis Lingkungan Hidup Pimpinan Wilayah Muhamamdiyah (PWM) Riau taja Refleksi pengelolaan lingkungan hidup 2017, Selasa 19 Desember 2017, kegiatan yang dilaksanakan dilantai 3 gedung Rektorat kampus 2 UMRI tersebut menghadirkan sejumlah pakar, pemerhati dan instansi terkait.

Adapun pembicara atau narasumber yang dihadirkan saat itu antaralain Pengamat Perkotaan Mardianto Manan, Pengamat Lingkungan Adnan Kasri, perwakilan Kementerian Lingkungan Hidup, dari Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Riau, Dari pihak Kepolisian, Pegiat masalah lingkungan Joni S Mundung, Rektor UMRI Dr H Mubarak MSi dan lainnya.

Dalam kesempatan itu Mubarak menjelaskan bahwa mengatasi persoalan rusaknya lingkungan saat ini tidak hanya menjadi kewajiban pemerintah, melainkan juga masyarakat, organisasi kemasyarkatan, LSM atau pegiat masalah lingkungan dan sebagainya.

"Persyarikatan Muhammadiyah sangat konsen dengan lingkungan hidup. Buktinya, Muhammadyah ikut andil merevisi UU Sumber Daya Air. Dengan tujuan, sumber air yang kini dipakai untuk profit dikembalikan pada masyarakat," ujar Mubarak mencontohkan.

Mubarak juga menilai kalau penyelesaian dari berbagai persoalan lingkungan yang terjadi saat ini khususnya di Provinsi Riau hanya sebatas menyelesaikan dari dampak lingkungan itu bagi yang merasakan, bukan menyelesaikan penyebab dari kejadian ataui peristiwa yang terjadi akibat dari kerusakan lingkungan, sehingga hal itu menghabiskan dana yang tidak sedikit setiap tahunnya.

"Misalnya banjir yang melanda masyarakat di Rumai Pesisir dan sekitarnya, pemerintah selama ini kan hanya sebatas memberikan bantuan kepada korban, dan itu terus dilakukan setiap tahunnya. Ini kan dari sisi penganggaran sangat banyak. Alangkah baiknya pemerintah melakukan atau membuat program melalui Dinas terkait bagaimana agar banjir itu tidak terjadi lagi," tegas Mubarak.

Dengan melakukan hal itu, lanjut Mubarak, maka dana yang digelontorkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak banjir bisa digunakan untuk kegiatan lainnya yang bersifat meningkatkan perekonomian masyarakat.

"Namun untuk hal itu, masyarakat harus mendukung, terutama masyarakat yang berada pada lokasi yang akan dijadikan sebagai tempat untuk menanam pepohonan dan lainnya, yang diharapkan bisa meminimalisir air ketika terjadi musim penghujan," pungkasnya.

Sama halnya dengan keberadaan PLTA Koto Panjang yang jika terjadi hujan lebat, petugas harus mengurangi debit air yang jika tidak dilakukan akan berdampak pada jebol nya bendungan, hal itu menurut Mubarak merupakan suatu yang tidak perlu terjadi jika disikapi dengan kemajuan ilmu pengetahuan Teknologi.

Menurutnya, jika memang dikhawatirkan bendungan tidak mampu menampung debit air ketika hujan lebat, maka sebaiknya pengurangan air dilakukan sebelum terjadinya hujan lebat.

"Kita inikan sudah maju teknologinya, ada yang memantau dan menginformasikan kondisi cuaca setiap harinya, jadi jika memang diprediksi akan turun hujan tingkat tinggi didaerah tersebut, petugas bisa melakukan pengurangan air, sehingga bisa dilakukan dalam jumlah yang tidak banyak, yang tentunya tidak akan membawa kebanjiran," ungkapnya.

Sementara Ketua PWM Riau, Sudirman M Johan saat membuka kegiatan tersebut mengatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan ini merupakan bagian bentuk kepedualian Muhammadiyah dalam bidang lingkungan. Dengan menghadirkan sejumlah pakar dan pihak terkait bidang lingkungan ini, diharapkan akan mampu memberi pencerahan bagi masyarakat Provinsi Riau, khususnya kondisi dan penanganan masalah lingkungan di Riau saat ini.

"Kegiatan ini direncakan akan rutin dilaksanakan setiap tahunnya. dan hasil dari kegiatan ini akan dimasukkan dalam sebuah buku yang akan memuat pro amupun kontra dari persoalan lingkungan hidup ini," ungkapnya.**(mad)