• Noviwaldy Jusman

PEKANBARU -- Gaungriau.com -- Dewan akan melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Wilayah (Perda RTRW) Riau.

Pasalnya, Perda RTRW Provinsi Riau yang sudah disahkan DPRD Riau tahun lalu, sampai saat ini belum disetujui Pemerintah Pusat. "Dewan memilih melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat untuk menyelesaikan masalah RTRW tersebut," ungkap Wakil Ketua DPRD Riau Noviwaldy Jusman kepada wartawan akhir pekan lalu.

Menurut Politisi Demokrat ini, arahan yang disampaikan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI sudah sesuai dan perlu dilakukan penyempurnaan.
Sebagaimana diketahui, Perda RTRW Riau belum disetujui Kementerian LHK dikarenakan sesuai aturannya masih kurang lengkapnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Pemerintah daerah provinsi Riau memiliki kewajiban untuk melengkapi kekurangan KLHS tersebut.

Namun menurutnya, jika ada individu anggota DPRD Riau yang melakukan pengaduan ke Ombudsman RI terkait hal tersebut, tidak ada masalah, dan sah-sah saja. Yang pastinya dari DPRD Riau tidak akan melakukan pengaduan tersebut.

Kendati secara lembaga DPRD Riau tidak akan melaporkan persoalan Perda RTRW Riau ini kepada pihak terkait seperti Ombudsman RI. Apalagi, Tim masih mengkaji KLHS Perda RTRW dan hasilnya akan segera dilaporkan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) RI.

Sebelumnya, Anggota DPRD Riau, Suhardiman Amby yang juga Mantan Ketua Pansus Monitoring Lahan DPRD Riau menyebutkan dirinya berencana akan melaporkan Menteri LHK RI ini ke Ombudsman RI, terkait Kementerian LHK yang dinilai tidak menyetujui Perda RTRW Riau yang disahkan DPRD Riau tahun lalu. Politisi Hanura ini berencana akan melaporkan secara pribadi dan tidak melalui jalur DPRD yang diharapkan prosesnya lebih cepat.**(rud)