• Hamdhani

JAKARTA -- Gaungriau.com -- Penambahan jumlah kursi pimpinan MPR dan DPR saat ini, tidak elok, dan mencederai kepercayaan rakyat. Penambahan tersebut akan berimbas pada pembengkakan anggaran, dan fasilitas untuk pejabat baru, yang dikhawatirkan memberatkan keuangan negara. Karena itu, lebih baik Parlemen, MPR dan DPR periode 2014-2019, fokus menyelesaikan masa bakti, yang tersisa setahun lebih saja.

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai NasDem, Hamdhani mengungkapkan hal tersebut, di Jakarta, Rabu 7 Februari 2018.

Baleg DPR saat ini membahas revisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Salah satu yang mengemuka, dan menimbulkan pro-kontra, soal perubahan ini nantinya bakal menambah 2-3 kursi pimpinan MPR, dan 1 untuk DPR. Rencananya revisi UU MD3 ini akan diparipurnakan, Kamis, 8 Februari 2018. Sebelumnya, Kamis 1 Februari 2018, Menkumham Yasonna Laoly sudah ikut rapat bersama Baleg DPR membahas masalah itu.

Menurut Hamdhani, fraksinya sepakat menolak rencana penambahan tersebut. Fraksi NasDem menurut anggota DPR dari daerah pemilihan Kalimantan Tengah itu, konsisten menolak opsi penambahan kursi pimpinan MPR, dan DPR itu. Kalaupun ada keputusan soal penambahan tersebut, kata dia, eksekusinya untuk MPR/DPR mendatang, masa bakti 2019-2024, bukan sekarang.

"Untuk periode 2014-2019 biarlah komposisi pimpinan tetap, sampai 2019 nanti," tegas Hamdhani.

Menurut Hamdhani, anggota Komisi VI, nyaris tidak ada urgensinya untuk dipenuhi sekarang. Mantan anggota Komisi IV DPR itu khawatir jika diterapkan sekarang, di tengah citra parlemen yang belum sepenuhnya membaik, akan menimbulkan gelombang antipati masyarakat.

"Parlemen, terutama DPR akan menjadi bulan-bulanan cemooh masyarakat. DPR akan dibully. Akan ramai meme yang menyudutkan, dan memperburuk citra Dewan. Kondisi itu akan tidak menguntungkan para politisi, yang kembali akan memasuki pesta demokrasi lima tahunan," kata anggota Fraksi Partai NasDem ini.


Lima orang

Seperti diketahui, pimpinan MPR, dan DPR saat ini masing-masing berjumlah 5 orang. MPR RI diketuai oleh Zulkifli Hasan (PAN). Empat lainnya, wakil ketua, Mahyudin (Golkar), EE Mangindaan (Demokrat), Hidayat Nur Wahid (PKS), dan Oesman Sapta Odang (DPD). Sedangkan pimpinan DPR, ketua Bambang Soesatyo (Golkar), didampingi empat wakil; Fadli Zon (Gerindra) sebagai Koordinator bidang Politik dan Keamanan, dengan ruang lingkup tugas Komisi I, II dan III, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Badan Legislasi.

Lalu, Agus Hermanto (Demokrat), Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan,ruang lingkup tugas Komisi IV, V, VI dan VII. Taufik Kurniawan (PAN), Koordinator Bidang Ekonomi dan Keuangan, Komisi XI dan Badan Anggaran. Fahri Hamzah (PKS), Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, membidangi ruang lingkup tugas Komisi VIII, IX, X dan Mahkamah Kehormatan Dewan.

Kepada pers, Rabu 7 Februari 2018, Kepala Badan Legislasi (Baleg) DPR, Supratman Andi Atgas menyebutkan, DPR dan pemerintah sepakat untuk merevisi UU No 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3). Perubahan tersebut nantinya bakal menambah 2 kursi pimpinan MPR. "Pemerintah sudah oke pas pertemuan informal kemarin, pemerintah dua sudah tidak jadi masalah. Itu dua di MPR ya. Walaupun sebenarnya pemerintah lebih ingin satu."

Penetapan jumlah pimpinan MPR ini sesuai Pasal 15 ayat (1) UU No 17/2014. Kemudian pasal (2) menetapkan pimpinan tersebut dipilih dengan sistem paket. Berikut bunyi pasal tersebut:

Pasal 15

(1) Pimpinan MPR terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.

(2) Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota MPR dalam satu paket yang bersifat tetap.

Jika ditambah 2 kursi lagi, pimpinan MPR akan menjadi 7 orang. Tetapi, data yang ada menunjukkan, komposisi itu tetap kalah banyak dengan pimpinan MPR di masa kepemimpinan Amien Rais (PAN) periode 1999-2004. Saat itu, Amien Rais didampingi 8 wakil. Mereka, Ginandjar Kartasasmita (Golkar), Husnie Thamrin (PPP), Jusuf Amir Feisal (PBB), Kwik Kian Gie (PDIP), Matori Abdul Djalil (PKB), Hari Sabarno (TNI/Polri), Nazri Adlani (Utusan Golongan), dan Oesman Sapta Odang (Utusan Daerah).

Belum Sepakat

Meskipun begitu, penambahan kursi pimpinan MPR dan DPR itu, masih menimbulkan perdebatan, belum mencapai kesepakatan fraksi-fraksi. Menurut Supratman, ada opsi di MPR penambahan tiga. Tapi, kata politisi Partai Gerindra itu, pemerintah sudah setuju dengan tambah dua. Kemudian di DPR rata-rata mengusulkan tambahan satu. Tapi ada yang mengusulkan dua. Kemudian DPD juga ada penambahan.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) bersama Wakil Ketua Agus Hermanto melakukan pertemuan informal dengan Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna Laoly, Kamis 1 Februari 2018. Dalam pertemuan sambil minum kopi, dan makan roti itu, mereka membahas penambahan jumlah kursi pimpinan DPR dan MPR yang sedang digodok dalam revisi UU MD3.

Menurut Bamsoet, dari pertemuan informal itu, ditemukanlah beberapa persamaan persepsi. Kepada pers, usai pertemuan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis 1 Februari 2018, Bamsoet menuturkan, dalam pertemuan, tak ada perdebatan terkait penambahan kursi pimpinan DPR. Sedangkan untuk penambahan kursi pimpinan MPR, belum ada kesepakatan dan masih akan dibahas di Badan Legislasi (Baleg).

"Kalau pimpinan DPR sudah selesai. Satu (penambahan kursi pimpinan DPR) kelihatannya suasana kebatinannya oke, nah tinggal di MPR. MPR itu berkembang antara tambah dua dan tambah tiga," ujar mantan Ketua Komisi III itu.

Bambang menyebutkan, dalam pembicaraan santai tersebut hanya dibahas keterkaitan penambahan kursi pimpinan DPR dan MPR dengan fasilitas yang bakal diperoleh pimpinan baru tersebut. "Pasalnya, penambahan itu pasti terkait dengan anggaran, terkait dengan sarana dan prasarana, terkait dengan mobil dinas dan rumah dinas."

Sementara itu, Agus Hermanto memastikan, pertemuan informal pimpinan DPR dengan Menteri Yasonna itu, tidak dibahas penambahan dari fraksi mana saja. Tetapi, ia memastikan PDIP akan mendapat jatah kursi pimpinan DPR dan MPR.**(rls*)