JAKARTA -- Gaungriau.com -- Ketua DPD RI Oesman Sapta menerima kunjungan Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI). Kunjungan ini untuk membicarakan masalah yang terjadi di daerah, salah satunya adalah mengenai masalah pemuda dan masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, Oesman Sapta berpesan agar setiap pemuda dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan tidak terpengaruh oleh isu-isu SARA.

Merespon kejadian terkait isu SARA yang terjadi akhir-akhir ini, Oesman Sapta menyesalkan hal tersebut. Menurutnya, di zaman perjuangan dulu, setiap pemuda dan masyarakat bersatu dan berjuang untuk meraih kemerdekaan tanpa melihat latar belakang, seperti asal, agama, suku, ataupun ideologi. Tetapi setelah kemerdekaan, masalah SARA muncul dan berpotensi memecah belah bangsa.

“Negara kita dulu dijajah, semua berontak ingin kemerdekaan. Tidak ada yang bertanya agamamu apa, kamu darimana, warna kulitmu apa, ideologimu apa, tidak ada. Anak pemuda dulu berjuang bercucuran darah, mati bersama-sama. Kok sudah merdeka sekarang, kau agama apa, kau asalnya darimana. Itu ga boleh,” tegas Oesman Sapta.

Senator asal Kalimantan Barat tersebut beranggapan bahwa Pancasila, UUD 1945, dan Bhinneka Tunggal Ika mempunyai nilai-nilai penting dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa yang harus diterapkan. Dirinya meminta kepada setiap pihak agar tidak merasa paling berjasa dalam perjuangan kemerdekaan. Karena menurutnya, semua rakyat Indonesia mempunyai peranan penting dalam kemerdekaan Indonesia.

“Pancasila, Bhineka Tunggal Ika, UUD 1945, itu pertahanan kita terakhir yang melindungi kita semua. Jangan ada orang mengklaim seolah-olah ada yang paling berjasa,” ucapnya.

Dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh anggota PMKRI dari provinsi Sulawesi Tengah, Maluku, Kalimantan Barat, Papua, dan Papua Barat. Kedatangan mereka bertujuan untuk membicarakan masalah-masalah yang ada di daerah mereka, seperti pembangunan, pemekaran, penyerapan tenaga kerja, ataupun soal sosial budaya.

Salah satunya adalah Koordinator PMKRI dari Papua, Adrian. Dirinya meminta agar di Papua dapat dilakukan pemekaran. Menurutnya, pemekaran Provinsi Papua menjadi Papua Tengah dan Papua Selatan dapat membantu perekonomian masyarakat di Provinsi Papua.

“Provinsi Papua harus dimekarkan lagi menjadi Papua Tengah dan Papua Selatan. Satu provinsi dengan 29 kabupaten sangat luas sekali, dan kondisi geografisnya tidak sama seperti provinsi di pulau-pulau lain,” ucapnya.**(rls/ars)