• Nofiwaldy Jusman

PEKANBARU -- Gaungriau.com -- Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau masih belum bisa dituntaskan. Pasalnya, Kementerian Lingkungan Hidup belum bisa mengesahkan akibat masih belum tuntasnya Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RTRW Provinsi Riau tersebut.

Al hasil, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI belum bisa mengesahkan dan menyetujui apa yang sudah diselesaikan dan disahkan Pemprov dan DPRD Riau.

"Karena, masih ada masalah beberapa perubahan yang masuk KLHS tersebut melanggar aturan, sehingga KLHS itu masih harus dilakukan revisi," ungkap Noviwaldy Jusman kepada wartawan, Kamis 15 Februari 2018.

Oleh karena itu, Pemprov Riau diminta untuk melakukan revisi perbaikan KLHS tersebut dan salah satunya Kementerian LHK RI meminta agar untuk mengeluarkan lahan korporasi yang bermaslah tersebut. Kemudian, proses selanjutnya pemprov Riau harus melaporkan hasil perbaikan kepada Kementerian LHK RI, jika sudah diperbaiki dan tidak ada permasalahan dan disepakati dengan Kementerian LHK RI.
"Maka proses selanjutnya akan dilaporkan kepadas Kemendagri untuk disetujui," ujar Noviwaldy.

Perusahaan tersebut melanggar ketentuan dan aturan yang berlaku, diantaranya aturan tentang lingkungan, permasalahan izin dan berbagai persoalan lainnya. Perusahaan yang bermasalah tidak hanya perusahaan besar, namun juga ada perusahaan kecil, bahkan ada perusahaan perorangan yang masuk dalam perbaikan KLHS.**(rud)