PEKANBARU -- Gaungriau.com -- Wakil rakyat DPRD Riau mendukung kebijakan pemerintah pusat One Map Lolicy (satu data dan peta) untuk segera direalisasikan.

Pasalnya, kebijakan yang sudah disepakati Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2016 lalu dinilai dapat menyelesaikan permasalahan lahan yang kerap terjadi di Bumi Lancang Kuning.

"Kita harapkan agar kebijakan One Map Policy Riau segera diselesaikan dan direalisasikan. Karena dengan adanya One map policy tersebut dapat menyelesaikan konflik lahan yang sering terjadi di Riau," terang Anggota DPRD Riau Mansyur HS kepada wartawan kemarin.

Kebijakan satu peta (one map policy) merupakan program kebijakan pembuatan peta dasar Indonesia yang dibuat Badan Informasi Geospasial yang menggambarkan semua daerah termasuk potensi sumber daya yang ada terdapat di daerah tersebut. Dengan program one Map Policy ini diharapkan dapat membantu pembuatan kondisi daerah secara detail.

"Dan One Map policy in dapat diakses dan dibaca semua pihak. Sehingga, nanti begitu diterapkan diharapkan dapat mempermudah penyelesaian konflik lahan yang sering terjadi," ujar Mansyur.

Menurut Politisi PKS ini, penyelesaian status kepemilikan harus dituntaskan dan diperuntukkan sesuai dengan dengan semestinya apakah lahan tersebut masuk dalam kawasan hutan, lahan perusahaan atau lahan milik masyarakat

"Sehingga, tidak ada lagi tumpang tindih lahan. Apalagi, RTRW Riau juga belum selesai," tutur Mansyur.

Kebijakan One Map Policy yang sudah ditandatangani Presiden RI Joko Widodo pada tahun 2016 lalu melibatkan 19 kementerian dan lembaga pemerintah, terutama peta dasar dan tematik dengan skala perbanding 1:50.000. Program ini bertujuan untuk menyusun peta rencana detail tata ruang skala kabupaten.**(rud)