• Abdul Wahid

PEKANBARU -- Gaungriau.com -- Anggaran Pemeliharaan Jalan-jalan provinsi yang menjadi kewenangan pemerintah Provinsi Riau minim dianggarkan dalam APBD Riau tahun Anggaran 2018 dibanding-tahun-tahun sebelumnya. Kondisi itu dikhawatirkan akan membuat banyak jalan-jalan provinsi yang rusak dan berlubang terancam tidak akan mendapat perbaikan.

Anggota Komisi IV DPRD Riau Abdul Wahid mengungkapkan, anggaran biaya perawatan dan pemeliharaan jalan yang dianggarkan dalam APBD murni tahun ini berkisar sekitarRp30 sampai Rp50 miliar. Padahal, dengan ruas jalan provinsi ada sepanjang 3.100 km.

"Tentunya, biaya perawatan dan pemeliharaan tersebut kurang. Biasanya perawatan biaya Rp250 miliar pertahun dan Rp300 miliar untuk peningkatan jalan," ungkap Wahid kepada wartawan Selasa 201 Maret 2018.

Disebutkan, minimnya anggaran perawatan dan pemeliharaan jalan provinsi tahun dikarenakan banyak anggaran tersedot untuk pembangunan dua fly over dan pembangunan Jembatan Siak IV di Pekanbaru dan pembangunan gedung pemerintah.

"Bahkan, hampir Rp1 triliun itu sudah terserap untuk pembangunan Jembatan dua fly over dan Jembatan Siak IV serta pembangunan kantor Polda, kantor Kejati dari total Rp1,5 triliun anggaran Dinas PU," jelas Wahid.

Menurut Politisi PKB ini, anggaran perawatan dan pemeliharaan tersebut sangat minim dibanding kebutuhan perbaikan jalan-jalan yang rusak yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi Riau.

Misalnya saja untuk perbaikan kerusakan pada setiap kerusakan jalan menyedot anggaran sekitar Rp2 atau Rp3 miliar.**(rud)