• Komisi III DPRD Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Bara Prima Pratama (BPP) di Desa Batu Hampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa (15/5).

PEKANBARU -- Gaungriau.com -- Komisi III DPRD Riau melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke PT Bara Prima Pratama (BPP) di Desa Batu Hampar Kecamatan Kemuning Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa 15 Mei 2018. Komisi III menemukan sejumlah pelanggaran diantaranya indikasi perusahaan beroperasi menyalahi Izin UU 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Sidak dipimpin Sekretaris Komisi III DPRD Riau Suhardiman Amby bersama anggota DPRD Riau Musyaffak Asikan dan Nasril bersama perwakilan Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben) Provinsi Riau.

Suhardiman Amby menjelaskan, perizinan menurut keterangan pihak PT BPP operasionalnya ada izin yang dikeluarkan Bupati Inhil Indra Mukhlis ketika itu posisinya ada di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas). Sebenarnya sesuai peraturan perundang-undangan tidak boleh bupati mengeluarkan izin di kawasan HPT (Hutan Produksi Terbatas). Kewenangan bupati hanya ada di kawasan HPL.

"Dan dalam hal ini, Bupati Indra mengeluarkan izin kawasan HPT. Kalaupun itu sekarang pinjam pakai mereka kita anggap keliru semestinya itu tidak bisa dikerjakan. Terkecuali, pelepasan kawasan dulu baru izin dari Bupati, ini justru dibalik mereka izin dikeluarkan dulu baru pinjam pakai mereka lakukan," terang Suhardiman kepada wartawan usai melakukan sidak.

Politisi Hanura ini menjelaskan, dengan demikian terjadi pelanggaran yang dilakukan PT BPP yang diduga melanggar UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan.
"Barangsiapa yang dengan sengaja menguasai dan menambang mengambil hasil yang berada dalam kawasan hutan dapat dipidana 8 tahun penjara dengan denda sebesar Rp12 miliar. Mestinya aparaturnya tegas dalam masalah ini," beber Suhardiman.

Politisi Kuansing ini menyebutkan, temuan lainnya dalam sidak tersebut diantaranya adalah tata cara hitung pajak yang PT BPP hitung sendiri, tanpa ada pengawasan kanwil pajak. Dugaan-dugaan kita ini merugikan negara seperti ini sudah lama terjadi dan perhitungan kita secara global ada sekitar Rp20 triliun ppn, pph secara global pajak yang tertagih.

"Mungkin salah satunya ini bagian dari pada itu. Kemudian, kita lihat bekas tambang yang masih amburadul kita lihat tadi,"

Untuk itu, kata Suhardiman lagi, temuan itu secara harus disempurnakan dibawah pengawasan Distamben Provinsi Riau yang perlu perbaikan-perbaikan dengan tata kelola dan tata keselamatan tambang.

"Itu perlu dilakukan untuk tambang yang baik dan tambang yang sempurna hasilnya dan waktu reklamasi juga sempurna kembali lagi seperti kondisi awalnya," jelas Suhardiman.

Kemudian, berkaitan dengan program Csr perusahaan 2,5 persen dan diduha ada penggelapan laba bersih yang diduga dilakukan PT BPP berdasarkan data yang diterima. "Kalau kita hitung itu mungkin tidak seperti yang disampaikan. Sehingga itulah yang perlu diperbaiki ke depan nantinya, sehingga dapat dinikmati masyarakat tempatannya dan itu harus dikelola pemerintah daerah," tegas Suhardiman.

Untuk tindak lanjut, Komisi III DPRD Riau akan memanggil pihak perusahaan bersama dinas-dinas terkait untuk melakukan hearing bersama. "Selanjutnya, Ini akan kita hearing sebagai bentuk pengawasan kita terhadap pendapatan negara," tegas Suhardiman.

Kepala Teknik Tambang (KTT) Supriadi Sacim menjelaskan, operasional lahan PT BPP menggunakan Izin SK Bupati Inhil 265 ha tahun 2012.

Kemudian, Site Manager PT BPP menjelaskan produksi tambang PT BPP sendiri rata-rata 25 ribu ton per bulan dengan iuran tetap Januari Rp90 juta.
"Dan hasil produksi dominan diekspor, besarnya Royalti hasil produksi 1,2 miliar," terangnya.**(rud)