JAKARTA -- Gaungriau.com -- Fraksi Partai Gerindra DPR berpendapat diperlukan koreksi substansial, khususnya terkait perbaikan struktural yang harus sinergi dan beriringan antar sektoral dengan kebijakan pembangunan jangka pendek. Kebijakan ekonomi seyogianya diarahkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, berkeadilan dan berkedaulatan.

Untuk mencapai sasaran tersebut, pembangunan ekonomi harus mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, meningkatkan pendapatan, mengurangi kemiskinan, mengurangi kesenjangan, meningkatkan kesempatan kerja serta mampu meningkatkan ketahanan ekonomi nasional.

“Jadi, bukan hanya memberikan alokasi bantuan sosial demi mengejar popularitas di mata rakyat,” kata Edhy kepada pers di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis 24 Mei 2018.

Menyinggung kinerja pemerintah selama tiga tahun setengah berjalan, Fraksi Gerindra menilai masih menunjukkan capaian bersifat artifisial. Kebijakan pemerintah bukan saja semakin jauh dari pertimbangan strategis juga abai terhadap kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional.

“Sejumlah kebutuhan rakyat perlahan naik seperti BBM, gas, tarif listrik dan bahkan harga sembako mulai merangkak,” ujar Edy.

Menurut Edy, uang negara banyak, tapi pembangunan tidak fokus kepada kesejahteraan rakyat dan kepentingan nasional. Untuk itulah Gerindra memberi masukan atau koreksi kepada pemerintah tentang anggaran 2019.

“Sebagai bentuk pertanggungjawaban kami kepada konstituen, Gerindra harus memberikan masukan. Kami tidak ingin disebut berpolitik, tapi inilah kenyataan di tengah masyarakat,” kata Edhy

Fraksi Partai Gerindra mengatakan semakin banyak investor masuk ke Indonesia, maka akan semakin memperkuat ekonomi rakyat. Namun hingga saat ini banyak investor masuk, tapi belum membantu memberikan lapangan kerja bagi rakyat Indonesia.

“Kami tidak anti investasi asing masuk ke Indonesia, justru berharap investasi itu banyak masuk ke negeri ini karena jumlah pengangguran mencapaai jutaan orang lebih, “ujarnya.**(bbg)