• Sidang Gugatan terhadap Yayasan Pendidikan Cendana di Pengadilan Negeri Pekanbaru

PEKANBARU--Gaungriau.com- Proses hukum gugatan terhadap dugaan penggelapan dana pensiun yang dilakukan Yayasan Pendidikan Cendana (YPC) yang berada dalam wilayah khusus perusahaan pertambangan minyak Chevron terus berlanjut dan sudah memasuki beberapa tahapan persidangan, Selasa 17 Juli 2018 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Bahkan, berdasarkan informasi dari penggugat sejak 2006 silam hak pensiun sebagian besar guru pensiun tidak dibayarkan hak mereka yang jumlahnya mencapai miliaran miliaran rupiah. Padahal, puluhan miliar dana diperoleh Yayasan dari pembayaran SPP orangtua siswa setiap bulan.

Sidang yang dilakukan pada Selasa ini beragendakan pemberian keterangan saksi yakni pemberian keterangan dari saksi ahli dari penggugat, Agustia Wirman yang merupakan salah seorang pengawas Disnakerduk Provinsi Riau.

Kordinator guru dan karyawan selaku penggugat, August Munthe menjelaskan kehadiran saksi ahli ini penting karena semua dapat mengetahui mengetahui tentang penerapan norma
"Termasuk aturan yang mengatur tentang permasalahan ini", terang August kepada wartawan ketika hadir di pengadilan.

Dijelaskannya, keterangan saksi ahli juga untuk memperjelas aturan yang mengatur pembayaran hak pensiun yang menjadi hak guru dan karyawan yang tidak dibayarkan pihak YPC. Keterangan saksi ahli ini untuk menegaskan apakah normal pembayaran hak pensiun kami sudah benar sesuai dengan Undang Undang no 13 thn 2003.
"Nah, tadi dari penjelasan dari saksi ahli di persidangan menjawab bahwa mengatur pembayaran UU nomor 13 thn 2003 adalah sekaligus", kata August.

"Nah yang diterapkan sama kami memang benar, namun pembayaran pesangon yang merupakan kewajiban yayasan dananya ada sebagian yang merupakan hak kami karena dana tersebut merupakan sumbangan orang tua wali murid melalui spp", ujarnya menambahkan.
Kemudian, permasalahan berikutnya, guru dan karyawan yang mengajukan gugatan ini diikutsertakan diprogram pensiun 1 September 83 yang seharusnya kami menerima dana pensiun selama hidup secara berkala bulanan di hentikan pada tahun 2006. Menurut kami itu sudah menjadi manfaat yang seharusnya di kembalikan kepada kami.
"Sedangkan faktanya manfaat itu mereka gunakan sebagai premi awal diasuransi Saving Plan yang juga merupakan sumber pembayaran pesangon oleh yayasan, seharusnya dana itu adalah hak kami yang harus dibayarkan," beber August

Agenda sidang gugatan terhadap YPC ini akan dilanjutkan dengan agenda menghadirkan 2 orang saksi ahli dari tergugat satu (1) pada 24 Juli mendatang.** (rud)