• Ketua Kelompok Tani Mandiri Reboisasi Sei Mahato ¬†Paimin bersama Kuasa Hukum Freddy Simajuntak

PEKANBARU--Gaungriau.com-- Kelompok Tani Reboisasi Mandiri Hutan Lindung Sei Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rohul melaporkan perampasan 4.600 hektar lahan mereka yang dilakukan Koperasi Sawit Mahato Bersatu dan Koperasi Karya Bakti Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul yang merupakan mitra PT Torganda, Rabu 15 Agustus 2018 kepada Diskrimsus Polda Riau.

Pasalnya, selama ini Kelompok Tani Reboisasi Mandiri Hutan Lindung Sei Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rohul menilai Pemprov Riau, Pemkab Rohul dan Polres Rohul tidak serius menindaklanjuti laporan yang dilakukan.

Padahal, Kelompok Tani tersebut memiliki legalitas standing menguasai lahan tersebut untuk melakukan reboisasi yang diberikan izin Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Rohul sejak Tahun 2008 SK dan Rekomendasi Reboisasi Hutan Lindung Sei Mahato Tambusai Utara Kabupaten Rohul.
Kuasa Hukum Kelompok Tani Reboisasi Mandiri Hutan Lindung Sei Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul Freddy Simajuntak menjelaskan, pihaknya melaporkan terkait persoalan tersebut kepada Dirkrimsus Polda Riau, Rabu 15 Agustus 2018.

"Jadi, Mereka (Dirkrimsus Polda Riau) berjanji akan mempelajarinya, mengundang pihak terkait untuk melakukan bap (berita acara pemeriksaan) dan turun ke lapangan dan langsung diproses. Dari peta yang dilihat Diskrimsus Polda Riau langsung kelihatan yang kita laporkan itu masuk hutan lindung di Mahato.," ungkap Fresdy.
Dijelaskannya, Koperasi Sawit Mahato Bersatu dan Koperasi Karya Bakti yang menggarap lahan di hutan lindung jelas menyalahi ketentuan undang-undang yang berlaku.
"Jelas ini sudah menyalahkangunakan izin uu koperasi dan uu 41 tentang Kehutanan. Dengan izin apa sebenarnya koperasi mitra PT Torganda ini menanam sawit di hutan lindung," beber Fredsy.

Terkait persoalan ini, kata Fredsy, kelompok Tani sudah melaporkan persoalan ini kepada Gubernur Riau dan Gubernur Riau menunjuk Kepala Dinas Kehutanan sebagai Leading Sektor untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Pihak Kelompok Tani dan Kuasa Hukum, Rabu 15 Agustus 2018 juga sudah mendatangi Dinas Kehutanan untuk menindaklanjuti persoalan ini sebagai Team Leader yang ditunjuk Gubri.
"Ketika dipertanyakan gubri membentuk tim, mereka tidak bisa menjawab dan jawabannya mengambang. Disposisi Gubernur, alasannya masih ditelaah, padahal ini sudah hampir dua bulan. Kita kembali akan menyurati Gubernur untuk melaporkan ini," terang Fredy.

Sementara itu, Ketua Kelompok Tani Mandiri Reboisasi Sei Mahato Paimin menjelaskan, izin lahan milik Koperasi Mahato Bersatu ini sebenarnya berada di Desa Mahato kilometer 16 sampai 21 dan memang ada perkebunan.
"Padahal, lahan kita yang dirampas Koperasi Mahato Bersatu ini bersama Koperasi Karya Bakti ini berada pada kilometer 40 kawasan hutan lindung Desa Mahato," terang Paimin.

Padahal, lanjut Paimin, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Rohul sejak Tahun 2008 SK dan Rekomendasi Reboisasi Hutan Lindung Sei Mahato diberikan kepada Kelompok Tani Mandiri Reboisasi Sei Mahato. Namun, lahan reboisasi Kelompok dirampas kedua Koperasi mitra PT Torganda tersebut dan tanaman reboisasi kelompok tani diantaranya tanaman Karet, Matoa, pohon rambutan, Petai dan lain-lainnya dirusak.

"Tanaman Kami dirusak dan Kami diusir dan lahan kami yang dirampasnya dikuasai mereka ditanami Pohon Kelapa Sawit. Jadi, kedua koperasi mitra PT Torganda ini tidak hanya bertindak brutal merampas dan mengalihfungsikan lahan hutan lindung kepada perkebunan kelapa sawit yang jelas-jelas bertentangan dengan program pemerintah melalui KLHK dan Badan Pelestarian Hutan lainnya," terang Paimin.

Kendati Pemerintah Provinsi dan Pemkab Rohul tidak berpihak kepada kelompok tani yang jelas diberikan izin reboisasi di kawasan hutan lindung dengan SK dan Rekomendasi Reboisasi Hutan Lindung Sei Mahato diberikan kepada Kelompok Tani Mandiri Reboisasi Sei Mahato.
Pihaknya tidak akan mundur selangkahpun memperjuangkan nasib ratusan Kepala Keluarga Kelompok Tani Mandiri Reboisasi Sei Mahato yang dipimpinnya.
"Apalagi, kedua koperasi ini tidak hanya merampas hak kami, namun bertanam sawit di hutan lindung yang jelas menyalahi undang-undang dan aturan yang berlaku," tegas Paimin.

Bahkan, Kelompok Tani tersebut juga akan melaporkan bersama Kuasa Hukumnya akan melaporkan pihak kepolisian Koperasi Sawit Mahato Bersatu dan Koperasi Karya Bakti Desa Mahato Kecamatan Tambusai Kabupaten Rohul.
"Tidak hanya merampas hak kelompok tani, namun salah satu koperasi tersebut yakni Koperasi Karya Bakti mitra PT Torganda ini diduga koperasi bodong tidak memiliki izin dari Dinas Koperasi," tegas Fredy.

Dirkrimsus Polda Riau KombesPol Gideon membenarkan adanya laporan dari kelompok tani tersebut bersama penasehat hukum mereka.

"Iya, laporan tadi baru kami terima dan kami pelajari dulu ya," ujarnya kepada wartawan ketika dikonfirmasi melalui WA. ** (rud)