• Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Evarefita, SE, M.Si

PEKANBARU--Gaungriau.com--Investasi Penanaman Modal masuk ke Riau tahun 2018 ini mencapai Rp12,8 triliun sampai triwulan kedua tahun 2018 ini. Apalagi, saat ini sudah disahkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau sudah ada 25 perusahaan perkebunan kelapa sawit yang mengurus izin ke Pemprov Riau.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau Evarefita, SE, M.Si menjelaskan, investasi dan penanaman modal yang masuk ke Riau sebesar Rp12,8 triliunsampai triwulan kedua tersebut berasal dari Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN).


"Jadi, sampai triwulan kedua tahun ini sudah ada penanaman modal sebesar Rp12,8 triliun masuk ke Riau yang berasal dari Penanaman Modal Asing dan Penanaman Modal Dalam Negeri)," terang Evarefita kepada wartawan, Selasa, 21 Agustus 2018.


DPMPTSP Provinsi Riau dibawah kepemimpinan Evarefita menorehkan berbagai prestasi, salah satunya realisasi pencapaian melebihi target pada tahun 2017. Triwulan kedua tahun ini target investasi sudah melebihi 50 persen dari target investasi 2018 sebesar Rp23,64 triliun.


"Sudah lebih dari 50 persen target yang diberikan terealisasi dari target 2018 ini sebesar Rp23,64 triliun. Tahun 2017 lalu, realisasi kita melebihi target yang diberikan yakni sebesar Rp25,18 triliun dari target realisasi investasi yang diberikan sebesar Rp20,35 triliun," ulas Evarefita.

Kemudian, terkait perizinan Pasca Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau disahkan dan terbit beberapa bulan lalu. Sebanyak 25 perusahaan perkebunan kelapa sawit mengurus izin ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau. Namun, Pemprov Riau melalui DPMPTSP masih menutupi nama-nama perusahaan tersebut dan belum bisa memberikan informasi dengan alasan menjaga nama baik perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

" Ada 4 yang kami tolak karena tidak sesuai, diantaranya ketentuan lahannya 20 persen yang perlu dikerjasamakan dengan masyarakat. Sekarang, on the way proses dan kalau sudah selesai baru kita informasikan (nama perusahaan)," pungkas Evarefita. ** (rud)