• Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau Muflihun, S.STP

PEKANBARU--Gaungriau.com-- Anggaran sebesar Rp600 juta dianggarkan dalam apbd murni 2018 untuk uang konsumsi makan dan minum untuk keperluan rapat-rapat anggota DPRD Provinsi Riau.
Namun, anggaran Rp600 juta tersebut belum termasuk anggaran untuk konsumsi makan minum rapat-rapat paripurna yang dilakukan DPRD Provinsi Riau dan anggaran konsumsi makan minum agenda lainnya yang anggarannya lebih besar lagi ada pada Bagian Umum DPRD Provinsi Riau.


Kepala Bagian Persidangan dan Produk Hukum Sekretariat DPRD Provinsi Riau Muflihun, S.STP mengungkapkan anggaran Rp600 juta untuk anggaran rapat-rapat dewan yang dianggarkan dalam apbd Riau murni 2018 pengadaannya ditenderkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemprov Riau melalui proses lelang LPSE.


"Proyek satu itu lelang palingan anggarannya Rp600 juta untuk makan rapat-rapat itu, rapat-rapat komisi, fraksi, rapat nanggar dan rapat banmus," ungkap Muflihun kepada wartawan, Selasa 21 Agustus 2018 di gedung DPRD Riau.


Dijelaskannya, anggaran untuk konsumsi makan minum jumlahnya lebih besar ada pada bagian umum seperti untuk rapat-rapat paripurna yang dilakukan DPRD Provinsi Riau dan anggaran konsumsi makan minum agenda lainnya yang anggarannya ada pada Bagian Umum DPRD Provinsi Riau.


"Untuk, konsumsi makan minum itu (rapat paripurna) dianggarkan di bagian umum, kan bisa dicek kan ditenderkan di ULP," terang Muflihun.


Muflihun mengakui, tidak hanya pada bagian yang dipimpinnya terjadi penurunan anggaran dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, anggaran yang ada di Sekretariat dewan memang mengalami penurunan dan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya. Seperti anggaran yang ada di humas untuk anggaran advertorial dan anggaran perjalanan dinas dewan yang jumlah lebih kecil dibanding tahun sebelumnya.


"Anggaran kita disini lebih kecil dibandingkan tahun kemarin. Seperti anggaran di humas juga, seperti perjalanan dinas dewan, tahun ini jauh dibawah dibandingkan tahun-tahun kemarin," terangnya.


Bahkan, Muflihun, tidak ada lagi proyek di lingkungan Sekretariat DPRD Riau seperti proyek pengecatan gedung DPRD Riau. Kalaupun, ada itu hanya proyek-proyek kecil seperti Peringatan Hari Kemerdekaan HUT RI dan Hari Jadi Provinsi Riau.


"Semua proyek disini dinolkan seperti anggaran cat kantor itu tidak ada lagi. Kalau hal yang wajib dipersiapkan seperti 17 Agustus dan Ulang Tahun Provinsi Riau," beber Muflihun.

Namun, ketika ditanya berapa total anggaran dan realisasi anggaran apbd tahun 2018 pada bagian yang dipimpinnya. Muflihun mengaku tidak ingat pasti namun itu dapat dilihat di buku lintang apbd dan terkait realisasi anggarannya dapat ditanyakan kepada bagian keuangan Sekretariat DPRD Riau.


"Berapa realisasinya itu di keuangan, realisasi itu kan berapa anggaran yang terpakai yang tahu itu bagian keuangan," tandas Muflihun.** (rud)