• Sidang Dugaan Kriminalisasi Pers di Riau

PEKANBARU--Gaungriau.com-- Sidang Dugaan Kriminalisasi Pers di Riau terus berlanjut di Pengadilan Negeri, Kamis 23 Agustus 2018. Meskipun, persoalan pemberitaan terkait Bupati Bengkalis Amril Mukminin ini sudah diselesaikan Dewan Pers Jakarta sesuai Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Bahkan, Media Harian Berantas selaku pihak yang dilaporkan Bupati Bengkalis Amril Mukminin sudah melakukan rekomendasi Dewan Pers saat mediasi di Jakarta, untuk memuat berita klarifikasi dan permohonan maaf di media itu selama 8 hari berturut-turut.


Namun, Pelapor Bupati Bengkalis tetap membawa persoalan pemberitaan media Pers Harian Berantas ke ranah hukum yang dikaitkan dengan pelanggaran undang-undang ITE.


Dalam sidang Kami 23 Agustus 2018, Dua saksi pelapor yang dihadirkan Jaksa atau JPU untuk didengar keterangan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri (PN) Pekanbaru,


Saksi Pelapor Riza Zulhelmy sering ditegur Hakim Ketua karena sering memberikan keterangan berdasarkan asumsi sendiri bukan fakta. Bahkan, saksi pelapor sering plinplan dan berbelit-belit menjawab pertanyaan hakim dan kuasa hukum terdakwa.


Keterangan saksi pelapor banyak yang disampaikan berdasarkan asumsi pribadi, bahkan bertolak belakang dengan fakta. Salah satunya, ketika saksi mengatakan dasar pelapor membawa kasus ini ke ranah hukum pidana adalah karena dianggap Redaksi Harian Berantas tidak melaksanakan rekomendasi Dewan Pers saat mediasi di Jakarta, untuk memuat berita klarifikasi dan permohonan maaf di media itu selama 8 hari berturut-turut.


Namun, keterangan Saksi pelapor langsung dipatahkan oleh pertanyaan hakim ketua maupun kuasa hukum terdakwa. Sembari menunjukan bukti Kuasa hukum terdakwa mengatakan rekomendasi Dewan Pers tersebut telah dilakukan oleh Harian Berantas dengan memuat berita klarifikasi dengan menunjukkan bukti tersebut di depan persidangan. Kemudian, Hakim Ketua mempertanyakan dasar saksi pelapor menyampaikan kesaksiannya dalam persidangan.


"Berdasarkan apa anda mengatakan bahwa Harian Berantas tidak melakukan konfirmasi atau klarifikasi di media Harian Berantas? apakah anda pernah membaca? atau ada sumber lain yang mengatakan? ," tanya hakim ketua Tony Irfan,SHMH, yang kemudian tidak bisa dijawab Reza Zuhelmy saksi dari pelapor yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Kemudian, Hakim Ketua juga sering menegur saksi pelapor yang sering memberikan keterangan yang tidak dipertanyakan hakim, jaksa maupun kuasa hukum terdakwa. Saksi juga ditegur hakim ketua supaya memberikan informasi apa yang diketahuinya saja, bukan asumsi atau dugaannya. Salah satunya, ketika saksi pelapor menyampaikan kuat dugaannya terdakwa Torro adalah sebagai penulis berita tanpa menyertakan bukti-bukti terhadap tuduhanya itu, yang kemudian hal itu sontak membuat hakim berang dan bertanya terhadap saksi.


"Atas dasar apa anda menduga kuat, bahwa Toro adalah penulis berita di Harian Berantas itu? apakah anda melakukan konfirmasi atau ada sumber lainya?," tanya Hakim Ketua yang akhirnya dijawab oleh saksi, Riza Zuhelmy bahwa ia hanya menduga secara empiris. Kemudian, saksi pelapor kembali ditegur hakim ketua.


"Disini kita bersidang berdasarkan fakta hukum, itu sangat berbeda dengan empiris, jadi anda harus sadar apa kapasitas anda disini," tegas Hakim ketua.


Dalam persidangan kali ini, Toro Laia sebagai Terdakwa atas kriminalisasi kasus pemberitaan di media Pers Harian Berantas mengatakan, dari beberapa saksi yang memberikan keterangannya, terdengar berbelit-belit dan tidak sesuai dengan fakta kejadian.


"Dalam BAP penyidik polda Riau, disebutkan saksi bahwa seakan-akan berita itu dimuat secara berulang-ulang, padahal saksi lain tadi mengatakan ia tidak menyebutkan media Harian Berantas memuat berulang-ulang, melainkan saksi hanya membacanya secara berulang-ulang," kata Toro dihadapan awak media.


Menurut Toro, ia sangat kecewa mendengar pernyataan saksi yang terkesan mengada-ada dan terlihat saksi seperti mewakili pelapor Amril Mukminin atau Bupati, karena mengetahui semua terkait Amril Mukminin selaku pelapor.


"Seharusnya saksi itu hanya menjawab soal pertanyaan hakim atau kuasa hukum, bukan menafsirkan atau beropini dan terkait yang dilakukan orang," sebut Toro.

Saksi pelapor sering memberikan keterangan yang tidak berdasarkan fakta, bahkan kerap meberikan asumsi dan penafsiran yang tidak sesuai dengan kapasitanya sebagai saksi, sehingga membuat hakim maupun kuasa hukum terdakwa menjadi berang dan mempertanyakan soal hubungan saksi dengan pelapor Amril Mukminin.


"Anda itu jangan menjustifikasi disini, anda disini disumpah sebagai saksi, bukan memberikan justifikasi atau kesimpulan, sebenarnya apa hubungan anda dengan Amril Mukminin," tanya kuasa hukum terdakwa.

Saksi pelapor kembali ditegur hakim ketika kuasa hukum mempertanyakan dalam BAP saksi pelapor menyebutkan banyak masyarkat resah dengan pemberitaannya miring Harian Berantas tentang Bupati Bengkalis. Namun,ketika ditanya kuasa hukum dan hakim ketua. Saksi pelapor menyatakan itu pendapatnya sebagai masyarakat Bengkalis


Saksi pelapor kembali menyampaikan asumsi pribadinya yang bertolak belakang dengan fakta, saksi menyebutkan baru terdaftar di dewan pers tahun 2017. Kuasa Hukum terdakwa Toro Laia berhasil mematahkan pernyataan saksi dengan menunjukkan bukti dari berita klarifikasi yang telah dilakukan Harian Berantas, dan bukti dari media tersebut telah terdaftar di Dewan Pers tahun 2016 dan terverifikasi tahun 2017, yang akhirnya membungkam saksi pelapor.

Sidang selanjutnya beragendakan keterangan dua saksi pelapor yang belum didengar dalam persidangan kali ini. Kemudian, pemutaran bukti rekaman, visual/video percakapan yang diduga melibatkan saksi.

Karena dalam persidangan, kuasa hukum terdakwa meminta bukti rekaman,visual/video percakapan yang diduga melibatkan saksi terhadap sengketa pemberitaan Pers yang diduga rekayasa dan sebagainya diputar dalam persidangan. Hakim Ketua mempersilahkan Kuasa Hukum Terdakwa untuk didengar dalam persidangan selanjutnya Kamis 30 Juli 2018. (rud)