• Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo (pakai peci hitam dan kaca mata)

PEKANBARU--Gaungriau.com-- Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo menjadi saksi dalam kasus dugaan korupsi dana penanggulangan bencana kebakaran hutan dan lahan (karlahut) tahun anggaran 2014, Senin 27 Agustus 2018 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sidang dipimpin Hakim Ketua Bambang Miyanto beragendakan mendengarkan keterangan saksi dalam kasus dugaan korupsi penyelewengan dana bantuan tanggap darurat penaggulangan kebakaran hutan dan lahan yang dilakukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Dumai merugikan negara sekitar Rp219 juta.

Bantuan tersebut berasal dari bantuan pusat Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) kepada BPBD Dumai, saat terjadinya kebakaran lahan dan hutan tahun 2014 dengan total bantuan sebesar Rp750 juta.
Dalam kasus ini tiga pejabat BPBD Dumai tahun 2014 sudah menjadi terdakwa. Mereka yakni Kepala BPBD Dumai, Noviari Indra Putra Nasution, Bendahara BPBD Dumai Widiawati Bendahara dan Suherlina Sekretaris BPBD Dumai ketika itu.

Berdasarkan pantauan awak media ini dan Wartawan Pengadilan Negeri (WPN) Pekanbaru, Wakil Walikota Dumai Eko Suharjo menjadi saksi bersama delapan saksi lainnya dari anggota RAPI Ismail Siregar, Panut, Wahyu Wigati, Kuswanto dan beberapa lainnya PNS yakni Jinggopur Kepala Bidang Kedaruratan bpbd Riau, Setiawan Cahya PNS, Tono Sumartono PNS dan Tengku Supri kepala sub bagian keuangan bpbd Riau.

Dalam kesaksiannya, Wakil Walikota Dumai, Eko Suharjo menjelaskan, ketika tahun 2014 dirinya menjabat pimpinan DPRD Kota Dumai dan Ketua RAPI (Radio Antar Penduduk Indonesia). Eko menjadi saksi terkait anggota RAPI yang menerima uang lelah dari BPBD Kota Dumai pada dalam penanggulangan karlahut tahun 2014.

"Jadi, rapi ini organisasi saja dan kawan-kawan ini anggota rapi ini. Jadi kegiatan kemanusian tanggap darurat kawan-kawan ini mereka terjun dalam bantuan komunikasi," terang Eko.

Ketika ditanya hakim kehadirannya dalam persidangan keterkaitannya sebagai Ketua RAPI dengan permasalahan dugaan korupsi dana penanggulangan karlahut. Eko menjelaskan ada anggota RAPI yang menjadi relawan BPBD Dumai yang menerima uang lelah.

"Kawan-kawan ini relawan (BPBD) dalam pemeriksaan terkait penerimaan uang lelah," terang Eko kepada hakim ketua.

Sementara, dalam keterangan saksi lainnya bernama Panut yang merupakan salah seorang Anggota RAPI mengaku dirinya ada menerima uang lelah sebesar Rp3 juta dari BPBD Dumai Tahun 2014.

"Uang lelah dari Suherlina. Itu tahun 2014, (bulannya) itu saya tidak ingat," beber Panut ketika menjawab pertanyaan hakim.

Panut menjelaskan, ada 28 anggota RAPI yang direkrut untuk menjadi relawan BPBD Kota Dumai dalam penanggulangan karlahut tahun 2014 lalu.

"Saya yang menyerahkan relawan anggota RAPI ke BPBD Dumai tahun 2014. Yang menyuruh merekrut anggota itu atas permintaan Ibu Suherlina (Sekretaris BPBD Dumai tahun 2014)," bebernya lagi.

Kendati demikian, Panut mengaku Uang lelah sebesar Rp3 juta yang diterimanya adalah untuk dirinya pribadi dan ada beberapa kali diberikan nasi bungkus oleh BPBD Kota Dumai.

"Kalau menyerahkan nama saya, kalau menerima uang lelah itu untuk saya pribadi, kalau menerima yang lain (anggota RAPI) saya tidak tahu," cetus Panut.

Salah seorang anggota RAPI lainnya Kuswanto mengaku juga pernah menerima uang lelah sebesar Rp200 ribu dan beberapa menerima nasi bungkus diperkirakan seharga Rp10 ribu untuk membantu posko darurat penanggulangan karlahut. Sementara itu, saksi lainnya anggota RAPI yang hadir mengaku tidak ada menerima uang lelah. ** (rud)