• Firdaus

PEKANBARU -- gaungriau.com -- Sebagai upaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru menggandeng KPK untuk mensosialisasi pemasangan Tapping Box (alat perekaman data transaksi) kepada objek pajak sesuai Perda Nomor 2, 4, 5 dan 7 tentang pajak Parkir, Hiburan, Reklame, Restoran dan Hotel.

Sosialisasi ini digelar dihotel Pangeran pada Kamis 25 Oktober 2018 ini turut menghadirka Bapenda Pekanbaru menghadirkan Koordinator Wilayah II KPK Sumatera, Adlinsyah M Nasution, Walikota Pekanbaru, Firdaus, Sekko Pekanbaru, M Noer, Kejari, Polresta, Dandim, Perwakilan BRK dan seluruh pengusaha di Kota Pekanbaru.

Walikota Pekanbaru, Firdaus mengatakan bahwa pemerintah daerah dituntut untuk mampu mencari pendapatan sendiri untuk keberlanjutan pembangunan di daerah masing-masing. Hal ini sesuai amanat undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah yang sudah diberlakukan.

"Untuk mendukung tanggung jawab yang dilimpahkan itu, Pemko Pekanbari tentu harus mengoptimalkan pendapatan dari sektor pajak daerah. Untuk itu, hari ini kita gelar sosialisasi pemasangan Tapping Box dan Peraturan Daerah terkait pajak daerah kepada objek pajak yang ada diwilayah ini," ujar Firdaus.

Koordinator Wilayah II KPK Sumatera, Adlinsyah M Nasution, yang turut hadir diacara tersebut mengatakan jika hadiran KPK di acara sosialisasi pemasangan Tapping Box ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam percepatan pembangunan daerah.

"KPK itu memiliki lima fungsi, diantaranya koordinasi, supervisi, pencegahan, penindakan, monitoring. Jadi ini adalah bagian dari fungsi kami. Bukan hanya fokus mengawasi pengusaha dalam melakukan pemungutan dan penyetoran pajak tapi KPK juga fokus memantau dikemanakan pajak tersebut," ungkapnya yang akrab dipanggil Coki.

Dia juga menyebut, bahwa pihaknya siap menerima laporan kapan saja, jika pengusaha yang bandel ataupun dari Pemerintah yang coba-coba untuk bermain.

"Laporkan saja ke saya, biar kita Nonjobkan orangnya," imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Bapenda Kota Pekanbaru, Zulhelmi Arifin menjelaskan bahwa saat ini pihknya telah memiliki alat perekam data transaksi yang dibuat berdasarkan Perda. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan PAD yang diterima oleh kas daerah.

"PAD tersebut dapat dipergunakan untuk melanjutkan pembangunan di kota Pekanbaru. Namun, tentunya ada beberapa hal yang tidak semulus kita kalkulasikan dengan aktivitas rill di lapangan nantinya. Maka dari itu, diperlukan suatu kegiatan kesepahaman diantara kita bersama dalam optimalisasi potensi PAD dari berbagai sektor," kata pria yang akrab disapa Ami.

Menurut Ami, pencapaian target penerimaan pajak sektor perkotaan merupakan tugas penting yang harus kita pikul secara bersama-sama demi mewujudkan visi mewujudkan Pekanbaru Smartcity yang Madani dengan masyarakatnya yang sejahtera.

"Kami atas nama pemerintah kota Pekanbaru juga mengucapkan selamat datang kepada bapak/ibu perwakilan KPK-RI dalam rangka pengarahan KPK-RI tentang optimalisasi pajak daerah dengan pemasangan alat perekam data transaksi, sekaligus sosialisasi perda lima pajak daerah tahun 2018. Semoga bapak/ibu sekalian nyaman dengan suasana kota pekanbaru saat ini,"tutupnya.**(saf)