• Nur Azmi Hasiym

BENGKALIS -- gaungriau.com --Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis Nur Azmi Hasyim mengungkapkan kekecewaannya terhadap kinerja Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat (PUPR), dan Perumahan Pemukiman serta pihak Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Bengkalis.

Hal ini berdasarkan minimnya respon dan minim realisasi atas aspirasi masyarakat yang ditampung saat reses anggota dewan khususnya di kecamatan Rupat Utara dan Rupat, Kabupaten Bengkalis.

"Padahal aspirasi masyarakat, saat reses untuk pembangunan peningkatan jalan poros Suka Damai menuju Titi Akar kecamatan Rupat Utara sudah dimasukab melalui dinas PUPR sedangkan untuk peningkatan jalan Ahmad Yani desa Kebumen kecamatan Rupat di dinas Perumahan dan Pemukiman kabupaten Bengkalis sudah kita usulkan dan masuk dalam pelaksanaan pada APBD ditahun 2018 ini," ungkap Nur Azmi Hasyim anggota DPRD Bengkalis kepada sejumlah media Senin, 5 November 2018 di kantor DPRD Bengkalis.

Ia menjelaskan bahwa kondisi ruas jalan tersebut padahal sangat memperhatinkan, akses jalan ini sangat dibutuhkan masyarakat kecamatan Rupat guna meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Ia juga menambahkan setiap melakukan reses masyarakat Rupat menyampaikan keluhan akses jalan tersebut kepada dirinya.

"Makanya fraksi demokrat sudah memperjuangkan sehingga dalam APBD 2018 sudah masuk untuk dua ruas jalan di kecamatan Rupat Utara dan Rupat tersebut. Tetapi hingga saat ini pihak PUPR, dan Perkim Bengkalis bersama pihak ULP kabupaten Bengkalis tak kunjung melelangkan kegiatan. Atas hal tersebut fraksi demokrat sangat menyayangkan mengingat waktu dua bulan lagi," geram Nur Azmi Hasyim yang juga sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Bengkalis ini.

Dikatakanya, masyarakat menunggu realisasi pembangunan akses jalan tersebut karena konsultan perencana pada awal tahun 2018 sudah turun kelapangan guna desain ruas jalan tersebut. Dan mereka berharap pembangunan jalan tersebut dapat dilaksanakan tahun ini.

‘’Semua yang DPRD usulkan melalui reses itu minim diakomodir, padahal kita langsung berhadapan dengan masyarakat saat reses, dan semua keluhan itu langsung kita yang mendengar. Jadi ketika realisasi aspirasi konstituen ini minim diterima, tentu kita kecewa dengan PUPR Bengkalis,’’ kesal anggota Komisi II DPRD Bengkalis ini.

Disebutkannya, ada banyak aspirasi masyarakat yang ditampung dan dilaporkan, serta sudah pula diparipurnakan di hadapan eksekutif. Ada sekitar dua sampai tiga kali reses yang dilakukan sepanjang 2018 ini.

‘’Hasil reses inikan untuk masyarakat dan kami sebagai anggota dewan membantu pemerintah lebih riil, karena langsung mendengarkan keluhan dan aspirasi itu saat reses. Harusnya ini menjadi pertimbangan,’’ tegas Ketua Fraksi Demokrat ini.

Disebutkannya, kalau usulan pemerintah itukan melaluiB Musrenbang, artinya dari aparat pemerintah dan juga masyarakat. Namun yang di reses ini dinilai lebih riil.

‘’Keluhan masyarakat menjadi pemikiran kami, ada yang menyebutkan usulan sudah dua sampai tiga kali, namun belum juga terealisasi,’’ kata Nur Azmi Hasyim putra Rupat ini.**(put)