PEKANBARU -- gaungriau.com -- Dua Komisi DPRD Riau yakni Komisi II dan Komisi IV DPRD Riau bakal berkolaborasi menindaklajuti konflik 4.600 lahan Hutan Lindung Sei Mahato Kecamatan Tambusai Utara Kabupaten Rohul yang dilaporkan Koperasi Tani Reboisasi (Koptan) Reboisasi Mandiri.

Koptan Reboisasi mendiri ini melaporkan lahan mereka dirampas dua koperasi mitra PT Torganda(Koperasi Karya Bakti dan Koperasi Sawit Mahato Bersatu) yang merusak tanaman mereka dan mengalihfungsikan menjadi perkebunan kelapa sawit.

Sehingga, untuk menindaklanjuti dua komisi DPRD Riau bakal berkolaborasi menindaklanjutinya. Pasalnya, bidang perkebunan dan pertanian berada di Komisi II DPRD Riau dan bidang kehutanan kewenangan berada di Komisi IV DPRD Riau.

Ketua Komisi II DPRD Riau Ma'mun Solihin mengungkapkan, sebetulnya untuk persoalan ini kuncinya berada di dinas terkait Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK).
"Karena, yang menerbitkan SK Kelompok itu ada Dinas Kehutanan dan Perkebunan dan Kehutanan Rokan Hulu. Ini bunyinya rekomendasi, kemudian ada SK pembentukan kelompok tani tersebut," ungkap Ma'mun kepada wartawan usai melakukan Hearing dengan dua kelompok tani mitra PT Torganda pekan lalu.

Politisi PDIP ini menjelaskan, yang menjadi masalah sekarang ini adalah, kawasan yang diklaim itu sekarang kan berapa hektarnya, batasnya mana ini yang tidak jelas Kemudian, koperasi sawit yang bergerak dalam perkebunan sawit yang dilaporkan ini spsudah ada sejak 2003. Kemudian, konfliknya 2008 sementara 2009 sudah panen koperasi sawit tersebut.

"Kita dalami ini adalah apakah ini masuk kawasan hutan lindung atau tidak. Mereka awalnya tidak paham. Karena, status itu tidak pernah disosialisasikan dan tidak pernah ada pengawasan, mana yang kawasan, mana yang tidak, sehingga masyarakat dengan serta merta menggarap lahan itu dengan badan yang namanya koperasi dari desa setempat," papar Ma'mun.

Kemudian, kata Legislator Dapil Kampar ini, berdasarkan informasi dari Kepala Desa Sei Mahato masyarakat yang mereboisasi bukan berasal dari masyarakat desa itu. Ini akan ditelusuri lagi, cuma pada intinya DLHK tidak ada di Kabupaten. Oleh karena itu, kita minta informasi kita minta ke di dinas provinsi dan termasuk langkah-langkahnya.

"Kalau itu, informasi yang kita dapatkan ini memang masuk kawasan, cuma yang masuk kawasan berapa, totalnya berapa yang digarap mereka ini kan juga perlu pendalaman. Karena, hingga sekarang ini kan sudah semakin canggih pemetaan dan kawasan itu,l terang Ma'mun.

Dilanjutkannya, Koperasi Karya Bakti dan Koperasi Sawit Mahato Bersatu yang merupakan mitra PT Torganda menyatakan kesiapan mereka jika benar kawasan tersebut termasuk kawasan hutan lindung dan dikembalikan kepada kawasan hutan lindung.

"Dan mereka sudah menyampaikan kalau memang masuk kawasan dan dikembalikan ke fungsinya (kawasan hutan lindung) mereka siap," ujar Ma'mun.

Disebutkannya, keinginan kepala desa yang mengelola tentu masyarakat yang sudah mengelola dan pihaknya sepakat-sepakat saja, karena dalam program Presiden Jokowi ini ada Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).
"Ini nanti apakah bisa dialihkan ke program itu. Tentu, nanti dikembalikan fungsi ke asal mula kalau kawasan hutan lindung tentu tahapan-tahapannya harus ditentukan," terang Ma'mun.

Ma'mun menerangkan, Komisi II dan Komisi IV akan berkolaborasi untuk menindaklanjuti laporan yang disampaikan masyarakat Koptan Reboisasi Mandiri tersebut. Karena kewenangan kehutanan berada di Komisi IV DPRD Riau.

"Makanya kita akan serah terima dengan Komisi IV, karena tuntutan kelompok tani menggugat berkaitan dengan kawasan hutan lindung itu. Jadi, kehutanan itu kewenangan Tentu, berkolaborasi untuk menindaklajutinya. Tentu, keputusan nantinya diharapkan tidak menimbulkan kegaduhan-kegaduhan dalam masyarakat," terang Ma'mun.

Sementara itu, Anggota Komisi II DPRD Riau Syamsurizal mengungkapkan, kolobarasi bisa saja dilakukan karena kewenangan perkebunan berada di Komisi II dan kewenangan kehutanan sudah berada di Komisi IV DPRD Riau.**(rud)