KUANSING--Gaungriau.com - Peraturan Desa (Perdes) Nomor 7 Tahun 2018 Desa Beringin Jaya Kecamatan Singingi Hilir Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), tentang Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Mata Air Desa Kawasan DAS terpaksa dibatalkan.

Kendati, Kepala Desa Beringi Jaya dan Perangkat Desa sudah memampangkan Perdes tersebu di Kawasan DAS Sungai Jake Desa Beringin Jaya.

Pasalnya, Perdes Nomor 7 Tahun 2018 Desa Beringin Jaya tersebut belum melalui proses verifikasi bagian hukum dan Asisten I Setdakab Kuantan Singingi (Kuansing).

Alhasil, Perdes yang sempat disomasi perusahaan PT SAR (Sara Agro Reksa) dan PT Adimulia Agro Lestari tersebut dibatalkan.

"Memang perdes tersebut sudah dibatalkan oleh kepala desa itu. Karena tidak melalui verifikasi bagian hukum dan Asisten I Setdakab Kuansing," ungkap Kepala Bagian Hukum Setdakab Kuantan Singingi Suryanto, Selasa 18 Desember 2018.

Perdes Beringin Jaya ini untuk mengelola hutan Daerah Aliran Sungai (DAS) dan Mata Air untuk penghijauan dikelola Koperasi Tani Mandiri Desa Beringin Jaya.

Saat ini, tanaman kelapa sawit milik PT SAR dan PT Adimulia Agro Lestari masih tumbuh subur di lahan pinggir sungai Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Jake Desa Beringin Jaya.

Suryanto menerangkan, Pemerintah Kabupaten Kuansing melalui Bagian Hukum dan Asisten I Setdakab Kuansing sudah melakukan koreksi terhadap Perdes Beringin Jaya Nomor 7 Tahun 2018 tersebut, dan memang perdes tersebut tidak pernah memasukan perdes tentang DAS dan Hutan Desa itu. Karena perdes tersebut tidak melalui verifikasi oleh pemkab Kuansing, sehingga perdes tersebut dibatalkan.

"Memang untuk sementara perdes itu sudah dibatalkan oleh Kepala Desa. Artinya rencana-rencana sesuai dengan perdes itu tidak bisa dijalankan. Dan nanti akan kita surati bahwa perdes ini masih banyak kekurangan," terang Suryanto.

Lebih lanjut, Suryanto menjelaskan, sebelum melakukan pembatalan Perdes Beringin Jaya Nomor 7 Tahun 2018, Kades Beringin sudah mendatangi Bagian Hukum dan Asisten I Setdakab Kuansing untuk melakukan konsultasi.

"Jadi, kami sudah memberikan informasi bahwa masih banyak kelemahan-kelemahan dalam pembentukan perdes tersebut. Itu sudah mereka (Kades, red) akui juga dan sekarang sudah dilakukan pencabutan," tegasnya.

Sementara itu, Sekretaris Desa Beringin Jaya, Budi menyatakan, perdes tersebut memang sudah dibatalkan karena ada beberapa pasal yang tidak sesuai, seperti hutan desa.

Sebelumnya, Budi menjelaskan pemberlakuan Perdes Nomor 7 Tahun 2018 ini dilakukan sudah sesuai ketentuan yang berlaku, sudah dilakukan verifikasi Camat Kuansing.

"Perdes ini memang sudah berlaku, karena sesuai ketentuan apabila 7 hari tidak ada balasan atau koreksi dari camat maka dianggap berlaku," tandas Budi.

Penguasaan lahan DAS Sungai Jake Desa Beringin sempat terjadi saling klaim antara pihak desa dengan perusahaan PT SAR dan PT Adimulya Agro Lestari. Perusahaan mengklaim kawasan DAS masuk HGU perusahaan dan Pihak Desa mengklaim lahan DAS berada di Desa Beringin Jaya. Bahkan, Kepala Desa Beringin Jaya Antonius Wahyu Ningrat tidak menyetujui perpanjangan HGU perusahaan tersebu dan Kades membuat Perdes Nomor 7 Tahun 2018 Tentang DAS dan Mata Air Desa. Namun akhirnya dibatalkan karena tidak ada melalui proses verifikasi dari Biro Hukum Setdakab Kuansing.

General Manager PT SAR dan PT Adimulia Agro Lestari Sudarso menyatakan, Perdes tersebut tidak melalui proses verifikasi dan pihak perusahaan sudah menyurati pemda Kuansing untuk itu dibatalkan dan

"Kita juga sudah somasi. Kawasan DAS dan perusahaan sudah menghijaukan. Itu kan kamuflase mereka untuk menduduki HGU," tandas Sudarso.** (rud)