Gaungriau.com (DUMAI) -- Aktivitas praktek perjudian mesin dindong dan jackpot yang kian marak di beberapa kawasan di sekitaran Kecamatan Bukit Kapur dan Kota Dumai, memang semakin dirasa meresahkan oleh masyarakat.

Meski demikian aktivitas perjudian tersebut seolah legal dan kerap luput dari upaya penindakan maupun proses hukum, meski pihak LPMK dan FKRT sekecamatan Bukit Kapur sudah melakukan berbagai upaya dalam menyikapi keluhan warga terutama kaum ibu-ibu.

Camat Bukit Kapur Bustamam, Senin 8 Oktober 2019 di ruang kerjanya, berjanji akan melakukan penertiban, namun semua itu ada preseduralnya.

"Kita sudah kumpulkan semua element masyarakat. Mulai ketua RT, LPMK, Tokoh agama, pemuda , masyarakat. Bahkan Satuan Polisi Pamong Praja, Koramil dan pihak Polsek Bukit Kapur guna membahas permasalahan ini. Tapi hasil kesepakatan itu harus dilakukan pendekatan Persuasif, agar masyarakat penyedia tempat tidak tersandung hukum," jelasnya.

Camat juga sudah mengintruksikan semua lurah di kecamatan Bukit Kapur melakukan penertiban. Bila tak juga masih membandel, maka pihak kecamatan akan meminta mitra kerja seperti Polsek dan Koramil Bukit Kapur serta Satuan Polisi Pamong Praja turun sesuai presedural yang ada.

Biar pihak Upika berkoordinasi dulu mencarikan solusi, dan pihak kelurahan silakan laksanakan penertiban secara persuasif.

"Kita himbau kepada warga atau pemilik warung untuk bisa mengembalikan mesin dindong dan jekpot kepada pemiliknya, di negara Indonesia ini tidak ada yang kebal hukum. Jangan menyesal di kemudian hari," jelasnya kepada awak media.

Disamping itu, sesuai pengusiran dan rangkuman yang dilakukan media ini berdasarkan pengakuan beberapa ketua RT dan warga serta pemilik warung yang di titipkan mesin dindong dan jekpot tembak ikan ikan ini menuturkan, sebagian besar mesin judi jenis jackpot yang beroperasi itu ironisnya merupakan milik oknum berseragam "Pelindung Negara" sebagai pengelola di lapangan.**(sar)