PEKANBARU--Gaungriau.com-- PT Arina Multikarya mengaku pihaknya menahan ijazah karyawan, meminta uang jaminan Rp400 ribu per bulan dan tidak ada memberi pesangon kepada eks karyawan PT Arina Multikarya.

Ironisnya lagi, pihak perusahaan tidak membayarkan BPJS Karyawan Riris Rumondang sampai keguguran karena ditolak pihak rumah sakit karena bpjs kesehatannya tidak dibayarkan perusahaan. Padahal, gaji Riris sewaktu bekerja dipotong tiap bulan untuk bayar bpjs kesehatan.

Hal tersebut disampaikan Kepala Cabang PT Arina Multikarya Santi Manurung kepada Kuasa hukum Norma Sari, SH dan Ketua DPD Riau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) PENJARA, Kormaida Siboro bersama mantan karyawan PT. Arina Multikarya Cabang Pekanbaru, Riris Rumondang dan Leris dalam pertemuan Bipartit di kantor cabang Perusahaan PT. Arina Multikarya di komplek Taman Mella Pekanbaru, Jumat 19 Juni 2020.

"Hari ini kan pertemuan bipartit, terkait konfirmasi silahkan kepada kuasa hukum perusahaan kami di Suarabaya, " ungkap Santi Manurung usai pertemuan.

Kendati, persoalan BPJS Kesehatan yang sudah ditanggung sendiri Leris dan biaya tersebut diganti pihak perusahaan, Jumat (20/06/2020). Namun Kuasa Hukum dan LSM Penjara tetap membawa persoalan ini dalam pertemuan bipartit.

Kuasa Hukum PT Arina Multikarya Iwan Sunaryoso ketika dikonfirmasi melalui WhatsApp (WA) tidak memberi jawaban terkait persoalan penahanan ijazah dan persoalan lainnya yang dituntut eks pekerja.

"Nanti saya akan lakukan tindakan dan pertahankan hak klien saya sesuai peraturan yang berlaku, " ujarnya.

Dalam pertemuan antara ketua LSM PENJARA, Kormaida, SH dengan dua mantan karyawan, Riris dan Leris dengan Kacab PT. Arina Multikarya Cabang Pekanbaru Santi Manurung, Riris dan Leris dipekerjakan sebagai sales sebuah produk minuman susu kemasan sachet dengan menggunakan sepeda motor mengangkut barang secara tidak wajar, dan bekerja sejak pukul 08.00 hingga pukul 16.00 wib.

"Kami bekerja disini sangat beresiko, khususnya di lapangan karena selaku karyawan wanita kami harus mengangkut barang berkarton-karton sampai 4 karton dengan menggunakan sepeda motor, dan tidak jarang kami mengalami hampir terjatuh karena muatan yang kami bawa sudah melebihi batas maksimum angkutan motor," beber Riris dan Leris.

Namun salah satu mantan karyawan tersebut, Riris, sempat menangis saat dirinya mengenang semua sikap perusahaan tatkala keguguran kandungan karena ditolak pihak rumah sakit dengan alasan kartu BPJS kesehatan Riris tidak aktif, sekalipun gajinya selalu dipotong oleh perusahaan sebagai iuran untuk biaya BPJS, namun pihak perusahaan bukan membantu, melainkan justru meminta Riris membiayai perobatannya secara mandiri.

"Saya sangat terpukul dan sangat kecewa dengan posisi saya bertaruh nyawa menahankan rasa sakit karena keguguran, namun ditolak BPJS dengan alasan kartu saya tidak aktif, sementara perusahaan tidak ada kebijakan, malahan meminta saya untuk biaya sendiri, sementara keuangan keluarga saya dalam posisi sulit," terang Riris.

Kendati, Selaku Kacab Pekanbaru PT Arina Muktikarya, namun Santi mengaku tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan ijazah terbakar di kantor perusahaan dan bpjs kesehatan yang dituntut eks karyawan perusahaan bergerak di bidang distributor susu kemasan sachet dan perusahaan yang bergerak di bidang jasa outsourcing tersebut.

Kormaida, SH dan Norma Sari, SH mempertanyakan perihal penyelesaian permasalahan antara perusahaan dengan mantan karyawan itu, sekaligus memenuhi panggilan perusahaan terhadap mantan karyawan tersebut, karena belakangan mantan karyawan tersebut dipanggil perusahaan untuk hadir ke kantor.

"Dalam pertemuan bipartit, kita sekaligus mendampingi Riris dan Leris guna memenuhi pemanggilan tersebut, dengan harapan ada solusi yang terbaik terhadap permasalahan-permasalan yang dialami oleh ketiga mantan karyawan yang merasa dirugikan ini, baik itu ijazahnya yang sudah rusak terbakar, BPJS nya yang tidak aktif, dan soal deposit yang belum selesai, " terang Kormaida.

Diakhir acara bipartit, pihak perusahaan bersedia untuk mengembalikan dana yang telah dikeluarkan oleh Riris Rumondang untuk biaya perobatan sebesar Rp. 1.800.000 dan sisa deposit sebesar Rp. 700.000 ditambah dengan sisa gaji pokok sebesar Rp. 1.439.000, yang masih ditahan selama ini. Sementara terkait permasalahan kebakaran Ijazah menurut Kormaida penyelesaiannya akan dilakukan melalui dinas tenaga kerja ( Tripartit ) yang rencananya akan dilaksanakan tanggal 23/6/2020.

"Jadi tujuan kedatangan kami ke kantor cabang Perusahaan ini adalah untuk melakukan penyelesaian secara dua pihak sesuai dengan Undang-undang, ( Bipartit ) dengan harapan ada solusi yang terbaik bagi perusahaan dan beberapa mantan karyawan ini, terkait permasalahan kebakaran Ijazah, soal BPJS dan Deposit karyawan yang dilakukan di awal bergabung di perusahaan ini, tetapi nampaknya pihak perusahaan berkeras dan tidak bersedia hari ini untuk memberikan solusi, sehingga pilihan selanjutnya adalah kita harus Tripatrit di Dinas tenaga kerja," tandas Kormaida.***(rud)