PEKANBARU--Gaungriau.com-- Saksi Raymond Kamil mantan project manager PT CGA (Citra Gading Asritama) mengungkapkan fee 8 persen jatah untuk terdakwa Bupati Bengkalis Non Aktif Amril Mukminin dari total Rp498 miliar proyek jalan Duri Sei Pakning tahun 2017.

Hal tersebut disampaikan dalam sidang lanjutan kasus dugaan korupsi Bupati Bengkalis Non Aktif Amril Mukminin, Kamis 23 Juli 2020 di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Sidang dipimpin Ketua Majelis Lilin Herlina, SH, MH dengan agenda mendengarkan keterangan saksi. Sidang yang digelar secara on-line dengan tiga orang saksi saksi Raymond Kamil di Bengkulu, Syukur Nursyid Brotosejati alias Heri Nursyid Pemegang saham PT CGA, dan Sandi Muhammad Sidik Mantan Direktur CGA.

Saksi Raymond Kamil mantan project manager PT CGA (Citra Gading Asritama) menjelaskan Trianto menyampaikan ada jatah fee sebesar 8 persen untuk Bupati Bengkalis Amril Mukminin dan jatah fee Rp 1 miliar untuk DPRD Bengkalis untuk memuluskan proyek jalan Duri Sei Pakning tahun 2017 total Rp498 miliar yang dilaksanakan PT CGA.

"Dan semuanya itu saya masukan dalam rap (rencana anggaran pelaksanaan) yang saya susun untuk rencana pelaksanaan proyek, " terang Raymond.

Dilanjutkannya, pembagian fee jatah untuk DPRD Bengkalis dibahas di Rumah Makan Pondok Melayu Pekanbaru dan uang Rp500 juta diserahkan di SPBU Jalan Sudirman, sementara sisanya Rp500 juta lagi diserahkan di Batam.

" Selesai dibahas di rumah makan poondok Melayu saya mendampingi Trianto menyerahkan uang Rp 500 juta diterima anggota DPRD Bengkalis Abdul Kadir di SPBU Jalan Sudirman, sementara Rp juta diserahkan Trianto di Batam, "terang Raymond.

Namun, terdakwa Amril Mukminin membantah dirinya menerima fee 8 persen seperti keterangan yang disampaikan saksi Raymond tersebut.

"Anda boleh saja membantah, kesaksiannya kan mendengar itu dari Trianto," ujar Hakim Lilin Herlina.

Sebagaimana diketahui, Amril Mukminin didakwa JPU KPK dalam perkara dugaan gratifikasi. Jumlahnya beragam. Ada yang Rp5,2 miliar. Dan ada juga sebanyak Rp23,6 miliar lebih.

Uang Rp5,2 miliar, berasal dari PT CGA dalam proyek pembangunan Jalan Duri–Sei Pakning. Sedangkan uang Rp23,6 miliar lebih itu, dari 2 orang pengusaha sawit. Atas perbuatannya, Amril dijerat dalam Pasal 12 huruf a, Pasal 11, dan Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.** (rud)