Gaungriau.com (PEKANBARU) -- Persoalan banjir di Kota Pekanbaru menjadi bahasan dalam Ngobrol Inspirasi Membangun Pekanbaru (Ngopi Baru), Kamis 27 Agustus 2020. Diskusi ini digelar oleh Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru.

Mereka membahas solusi atas permasalahan banjir di kota ini yang sudah berlangsung menahun. Titik banjir pun masih menyebar di seluruh wilayah kota.

Pengamat Perkotaan Universitas Riau, Muhammad Ikhsan menilai satu solusi mengatasi banjir yang dapat dilakukan dalam waktu dekat adalah pembersihan dan pembongkaran. Ia menyebut harus ada upaya pembersihan saluran air.

Ikhsan menyebut saat pembersihan harus fokus di saluran air yang tersumbat. "Lebih dari 50 persen masalah banjir bisa diatasi," terangnya.

Pemerintah dalam menangani banjir tidak melulu dengan pembuatan infrastruktur mencegah banjir. Hal ini hanya bisa menuntaskan bamjir untuk jangka panjang.

Proses pembersihan bisa dilakukan di gorong-gorong. Ada banyak yang menghambat saluran air.

"Pembersihan itu dilakukan, tapi nanti harus fokus," jelasnya.

Anggota Fraksi DPRD Kota Pekanbaru, Sabarudi menyebut bahwa untuk penanganan banjir dimulai dengan masterplan. Nantinya bisa terlihat perencanaan dan kordinasi antar instansi.

"Kita juga tahu kewenangan kota, OPD maupun provinsi. Kewenangan ini akan terlihat tugas masing-masing," ujarnya.

Sabarudi mengatakan, penanganan banjir bakal mudah bila dikerjakan secara berkelanjutan. Nanti harus dipastikan air yang ada dalam saluran bisa mengalir dengan baik.

"Kalau terhambat dia mengalir ke tempat masyarakat dan segala macamnya," jelasnya.

Ketua DPRD Kota Pekanbaru, Hamdani menyebut bahwa permasalahan banjir di Kota Pekanbaru sudah cukup lama. Ia bertutur bahwa muncul istilah Pekanbaru Kota Berkuah.

"Tentu kita DPRD ikut mencari olusi atas permasalahan banjir," ulasnya.

Hamdani pun menyampaikan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru bisa mengajukan anggaran penanganan banjir. Apalagi sekarang sedang proses menuju APBD Perubahan tahun 2020 dan APBD tahun 2021.

"Kita akan lihat, khusus yang termasuk untuk penanganan banjir. Saat rasionalz kita akan bantu realisasikan," paparnya.

Hamdani pun mendorong agar ada kebijakan dalam menangani banjir. Apalagi Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru punya waktu kurang dari dua tahun menuntaskan permasalahan banjir.

"Harus ada pengurangan titik banjir, harus ada program prioritas. Anggaran yang ada nantinya untuk solusi permasalahan banjir," jelasnya.

Politisi PKS menyebut penyelesaian masalah banjir melibatkan semua sektor. Masalah yang terjadi ke depannya bisa dikurangi dengan mengurangi bangunan yang mengganggu drainase.

Masalah yang dapat diminimalisir yakni dengan menegakkan regulasi. Proses perizinan pun harus dipertimbangkan.

Pemilik bangunan jangan sampai menutup saluran air atau drainase yang ada. OPD terkait harus mengawasi pembangunannya.

"Peran pengawasan harus kita tingkatkan, mereka harus melengkapi perizinan," ujarnya.

Pembangunan fasilitas seperti pipa air hingga kabel jaringan jangan menghalangi saluran air. Saat hujan air pun menggenang hingga banjir.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Pekanbaru, Indra Pomi Nasution menyebut bahwa tahun ini pemerintah kota menuntaskan master plan penanganan banjir. Ia berharap nantinya pemerintah kota punya panduan dalam menyelesaikan titik banjir.

"Di master plan akan dikeluarkan rekomendasi, apa yang harus kita lakukan," jelasnya.

Indra menyebut adanya master plan nantinya bisa membuat semua pihak ikut menangani banjir. Apalagi penanganan banjir seiring normalisasi sungai dan anak sungai.

"Harapan kita di akhir tahun 2021 akan lebih baik penanganan banjir di Kota Pekanbaru," ujarnya.

Ia mengapreasiasi diskusi yang digelar Fraksi PKS DPRD Kota Pekanbaru. Masyarakat pun tahu rencana pemerintah dalam penanganan banjir.**(dwi)