• Burhan Gurning

Gaungriau.com (PEKANBARU) --Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru akhirnya membatalkan relokasi terhadap pedagang kaki lima (PKL) di seputaran tugu keris, Jalan Diponegoro Ujung.

Plt Kepala Satpol PP Pekanbaru Burhan Gurning, mengatakan bahwa jika alasan pihaknya tidak menutup pusat kuliner yang ada di kawasan Tugu Keris tersebut. Dikarenakan sudah ada yang pihak yang ingin mengelola tempat secara legal.

"Jadi, pengelolanya akan dilakukan LPM yang ada di Kecamatan Sail dan Pekanbaru Kota. Dan mereka sudah menyiapkan termasuk parkir dan termasuk juga denah dari tempat pedagang serta mengurus izinnya ke LPM," ujar Gurning, Senin 7 September 2020.

Ia menyebut, Tim yustisi Kota Pekanbaru telah turun ke lokasi melakukan penataan pada, Ahad 6 September 2020 sore. Kegiatan itu berubah dari rencana awal dimana Satpol PP Pekanbaru menegaskan akan melakukan penertiban dilokasi tersebut karena keberadaan PKL tidak memiliki izin dan memakan badan jalan.

Gurning menilai tempat yang akan menjadi alternatif relokasi dari pedagang kuliner di Kawasan Tugu Keris ini belum layak. Tiga tempat itu adalah, kawasan taman labuai, eks Pujasera Jalan Arifin Achmad, dan seputaran Pasar Bawah.

"Dari segi tempat relokasi yang direncanakan kemarin tidak memadai," jelasnya.

Gurning menambahkan, jika penataan ulang kawasan tersebut berdasarkan arahan Walikota agar pedagang ditertibkan dan mengurus izinnya.

"Pak wali minta tata dengan baik, pedagang di tata dengan baik, tertib dan kemudian seluruh izin mereka segera dibenahi," ulasnya.

Sementara, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Pekanbaru Ingot Ahmad Hutasuhut mengatakan, bahwa pembatalan penertiban pusat kuliner ini karena telah menjadi destinasi ekonomi bagi masyarakat. Dimana, ada sekitar 130 hingga 150 pedagang yang mencari nafkah di lokasi tersebut.

"Tidak jadi kita tertibkan, karena ternyata ini sudah menjadi semacam destinasi ekonomi. Apa lagi umumnya disini anak-anak muda, sehingga kita melakukan penataan, bagaimana agar ini menghidupkan perekonomian tanpa melalaikan penanganan Covid-19," paparnya.

Ingot mengatakan, lokasi tersebut memang masih ilegal karena belum memiliki SK Walikota dan berada di jalan raya. Ia menilai, konsep yang dilakukan di kawasan Bundaran Tugu Keris ini sama seperti Car Free Day (CFD) yang menggunakan Jalan Sudirman, lokasi ini juga akan diproses legalitasnya.

"Memang ilegal karena berada di badan jalan. Tapi karena ini menyangkut kepentingan orang banyak, seperti CFD, kita ini proses legalitasnya," paparnya.

Lokasi itu nantinya akan dilegalkan bagi pedagang yang berjualan dilokasi tersebut. Pedagang dapat berjualan dari pukul 17.00 WIB hingga 24.00 WIB.**(saf)