• Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli

Gaungriau.com (PEKANBARU) -- Sebagai bentuk tranparansi dalam hal penggunaan dana Biaya Operasional Tidak Langsung (BOTL) hasil produksi kelapa sawit. Dinas Perkebunan (Disbun) Riau menyusun Rancangan peraturan gubernur (Ranpergub).

Kepala Dinas Perkebunan Riau Zulfadli mengatakan, adanya dana BOTL yang diambil dari penetapan harga Tandan Buah Segar (TBS) kelapa sawit tersebut sebagai tindak lanjut adanya Peraturan menteri pertanian (Permentan) No 1 Tahun 2018.

"Dengan adanya peraturan gubernur nantinya, diharapkan penggunaan dana BOTL dapat lebih transparan. Hal ini untuk agar masyarakat tahu kegunaan dana BOTL yang diambil dari penetapan harga TBS kelapa sawit sebesar 2,63 persen," jelas Zulfadli, Selasa 15 September 2020.

Dia juga mengatakan akan mengupayakan membuatRancangan peraturan gubernur yang merupakan turunan dari Permentan Nomor 1 tahun 2018 itu.

Dijelaskan Zulfadli, dalam pembahasan Ranpergub tersebut pihaknya juga sudah melakukan diskusi dengan beberapa asosiasi petani kelapa sawit di Riau. Dalam diskusi tersebut, juga dihadirkan narasumber yakni Prof Ponten Naibaho selaku pihak yang ikut menyusun Permentan no 1 tahun 2018 tersebut.

"Untuk tranparansi penggunaan dana BOTL tersebut, kami juga sudah merancangnya dalam Ranpergub yang penggunaannya juga akan dilaporkan kepada Gubernur," ujarnya.

Zulfadil menyampaikan, bahwasanya BOTL bukan merupakan pungutan atau potongan tetapi merupakan seluruh biaya operasional tidak langsung yang dikeluarkan pada periode sebelumnya oleh perusahaan untuk biaya cost of money (bunga dan biaya bank, asuransi dalam keamanan pengiriman uang), penyusutan timbangan CPO/PK (Crude Palm Oil/Palm Kernel) dalam transportasi, serta overhead kebun plasma seperti kegiatan penetapan harga TBS, pembinaan pekebun dan kelembagaan pekebun.

BOTL harus dilaporkan perusahaan kepada Gubernur dan tim penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit produksi pekebun di Riau, sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) nomor 01 tahun 2018, pasal 17 ayat 2, yang disebutkan perusahaan perkebunan wajib menyampaikan laporan penerimaan dan pemanfaatan biaya BOTL paling singkat 1 bulan sekali kepada gubernur dan tim penetapan harga pembelian TBS.

"Dinas Perkebunan ingin memberikan rasa keadilan bagi seluruh pihak baik para petani hingga pengusaha dengan kebijakan tersebut. Kita ingin mencarikan kesepakatan ini secara adil dan memihak kepada kepentingan semua pihak," ujar Zulfadil.

Asosiasi Petani Kelapa SawitIndonesia (Apkasindo) mempertanyakan penerapan kebijakan biaya operasional tidak langsung (BOTL) terhadap hasil produksi perkebunan sawit di Provinsi Riau yang mencapai Rp2,9 miliar. Padahal provinsi lainnya sudah tidak kebijakan yang dinilai merugikan itu.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Apkasindo Gulat Medali Emas Manurung mengatakan bahwa BOTL sebesar Rp 2,9 miliar itu merupakan pungutan untuk perminggu. Penerapan kebijakan biaya operasional tidak langsung diatur dalam peraturan pemerintah nomor 1 tahun 2018.

"Misalnya di Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara, Jambi BTOLnya nol. Mengapa di Riau masih ada," tegas Gulat Medali Emas Manurung.

Terkait hal tersebut, Apkasindo, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), dan organisasi perkebunan kelapa sawit lain serta Dinas Perkebunan Propinsi Riau sudah melakukan pertemuan untuk pembahasan BTOL yang dinilai memberatkan.

"Di Riau penerapan BOTL sudah dilakukan selama dua tahun. Dalam peraturan menteri pertanian tersebut juga dijelaskan peruntukan BOTL itu, termasuk satu persen di antaranya untuk pembinaan para petani sawit," sebutnya.

"Namun, peruntukan itu tak juga dapat dirasakan petani. Kita perlu tau peruntukannya sebenarnya untuk apa. Kemana dana tersebut," tambahnya.**(nda)