• Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI Bambang Soesatyo didampingi Ketua Komisi Yudisial (KY) Jaja Ahmad Jayus, Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Muhammad dan Sekjen MPR Ma'ruf Cahyono memukul gong saat dalam pembukaan Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 9 Nopember 2020.

Gaungriau.com (JAKARTA) -- Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menggelar Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa di gedung Nusantara IV, komplek MPR/DPR, Jakarta, Rabu 11 Nopember 2020.

Ketua MPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan, konferensi ini diselenggarakan untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi penegakan etika kehidupan berbangsa, khususnya dalam bidang etika politik, pemerintahan, dan penegakan hukum yang berkeadilan.

"Etika merupakan basis fundamental dalam proses terbentuknya suatu bangsa, dan merupakan suasana kerokhanian bagi bangsa tersebut, dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan," kata Bamsoet.

Bamsoet menjelaskan hasil konferensi ini nantinya akan menjadi rekomendasi kepada pemerintah dan DPR untuk melanjutkan RUU Etika Penyelenggara Negara yang pernah masuk dalam Prolegnas 2014-2019.

"Karena masa jabatan habis maka tidak bisa terwujud. sehingga ada pemikiran dari kami di MPR karena ini merupakan utang dari TAP MPR itu sehingga harus kita dorong kembali di DPR 2019-2024 bersama dengan pemerintah," ujar Bamsoet.

Bamsoet memastikan, MPR akan lebih bersinergi mengatur soal etika penyelenggara negara sehingga ada pengaturan lebih jelas bagaimana seharusnya seorang penyelenggara negara.

"Sekarang ini semua lembaga termasuk DPR punya lembaga etik. KY juga sebagai penegak lembaga etik dan sebagainya," katanya.

Bamsoet menyebut, etika politik dan pemerintahan dalam kehidupan berbangsa mengandung misi. Adapun misi tersebut setiap pejabat dan elit politik itu memiliki sifat jujur, amanah, sportif, siap melayani, berjiwa besar memiliki keteladanan, rendah hati, dan siap mundur dari jabatan politik apabila terbukti melakukan kesalahan dan secara moral kebijakannya bertentangan dengan hukum dan rasa keadilan masyarakat.

"Sikap-sikap toleransi rasa malu, tanggung jawab, jaga kehormatan, dan jaga martabat diri sebagai warga bangsa. Itulah inti yang kita bicarakan dari siang hingga sore ini," tegasnya.

Selain itu, kata Bamsoet, etika berbangsa juga merupakan pondasi bagi kelangsungan hidup bangsa, karena ketika etika berbangsa runtuh, maka akan membawa akibat runtuhnya bangsa itu sendiri.

"Dalam hubungan ini, maka MPR melalui Ketetapan MPR Nomor VI Tahun 2001, meletakkan basis etika dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan, agar terwujud tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945," ujar Bamsoet.

Konferensi Nasional II Etika Kehidupan Berbangsa diselenggarakan MPR, bekerja sama dengan Komisi Yudisial (KY) dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (DKPP).

Melalui Konferensi ini diharapkan akan memunculkan rumusan tentang penataan dan pembinaan sistem etika jabatan publik dalam penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan jabatan-jabatan profesi untuk kepentingan umum.

Dalam kesempatan sama, Ketua KY Jaja Ahmad Jayus mengatakan sebagaimana menjalankan amanat pasal 24c UUD 45, akan membantu mengimplementasikan dalam bentuk UU yang memuat prinsip-prinsip dasar etika penyelenggara negara sebagaimana dalam RUU tahun 2014.

"Mudah-mudahan ini menjadi momentum yang sangat penting agar setiap penyelenggara negara maupun masyarakat secara luar memahami betul tentang etika berbangsa dn bernegara itu, sehibgga masyarakat kiþa ber-etik dalam pengertian menuju kearah yang lebih baik," ujarnya.

Sedangkan Ketua DKPP Muhammad mengatakan Indonesia menjadi negara pertama di dunia sekaligus pelopor dalam membangun sistem dan infrastruktur peradilan etika bagi penyelenggara pemilu.

“Sistem peradilan etika penyelenggara pemilu ini telah dicontoh dan ditiru banyak negara di dunia. Ada beberapa KPU dan Bawaslu dari sejumlah negara berkunjung ke DKPP, belajar bagaimana membangun peradilan etika penyelenggara pemilu yang sifatnya terbuka,” kata Muhammad.**(bam)