Gaungriau.com (BENGKALIS) -- Komisi III DPRD Padang Pariaman melaksanakan kunjungan kerja ke Bengkalis terkait dengan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Aprinaldi, kunjungan kerja ini dilaksanakan di ruang pertemuan Kantor Badan Pendapatan Daerah Jalan Sudirman Bengkalis.

Kunjungan kerja dilaksanakan dalam rangka koordinasi efektivitas penerimaan asli daerah melalui retribusi menara telekomunikasi dan sumber pendapatan lainnya di Bidang Kominfo dan dampak penerbitan izin usaha perikanan terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Wakil Ketua DPRD Padang Pariaman dan rombongan Komisi III anggota DPRD Padang Pariaman disambut langsung oleh Asisten III Administrasi Umum H Tengku Zainuddin, Kepala Badan Pendapatan Daerah Supardi, Kepala Dinas Kelautan Perikanan Herliawan dan sejumlah Pejabat terkait.

Pertemuan tersebut dilakukan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan dan membahas retribusi menara telekomunikasi dan sumber pendapatan lainnya dan berkoordinasi sebagai pembanding peningkatan pendapatan daerah.

Asisten III Administrasi Umum H Tengku Zainuddin dalam pemaparan nya menjelaskan bahwa Kabupaten Bengkalis terdiri dari beberapa wilayah yang berada di daratan dan kepulauan.

“Kabupaten Bengkalis ini, terdiri dari 11 Kecamatan dengan kondisi masyarakat yang heterogen, dulu nya Kabupaten Bengkalis ini sangat luas pak, dengan beberapa wilayah yang telah memisahkan diri dari Kabupaten Bengkalis,” kata Tengku Zainuddin dalam pertemuan yang berlangsung Selasa 17 Nopember 2020 kemarin tersebut.

Terkait retribusi pengendalian menara telekomunikasi Kabupaten Bengkalis, Tengku Zainuddin mengatakan, pada Tahun 2019 ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum, kemudian ditetapkan dengan peraturan Bupati Bengkalis nomor 47 Tahun 2020 tentang tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi pengendalian menara telekomunikasi.

Selanjutnya dalam pasal 57 peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan atas peraturan daerah Kabupaten Bengkalis nomor 12 Tahun 2011 tentang retribusi jasa umum retribusi pengendalian menara telekomunikasi ditetapkan sebesar Rp1.761.000 per menara dan per tahunnya.

"Kemudian terkait retribusi izin usaha ikan yang merupakan jenis retribusi izin tertentu, dikelola langsung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Bengkalis, dengan dasar penarikan retribusi diatur dalam perda nomor 13 Tahun 2019, tentang perubahan peraturan daerah nomor 14 Tahun 2011 tentang retribusi perizinan tertentu,” ujarnya.

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman Aprinaldi mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa dengan menempuh jarak sekian jam untuk sampai di Kabupaten Bengkalis ini.

“Kami ucapkan terimakasih atas penyambutan yang luar biasa ini semoga ke depan dapat menjalin koordinasi dengan baik sehingga dapat saling bertukar pikiran untuk bersam-sama berdiskusi dalam mengembangkan potensi daerah kita masing-masing,” kata Aprinaldi.

Pada kesempatan itu juga dilaksanakan tanya jawab dengan penuh kekeluargaan tentang peningkatan jumlah pendapatan daerah di Kabupaten Bengkalis melalui menara telekomunikasi dan penerbitan izin usaha perikanan.**(dede)