JAKARTA -- Gaungriau.com -- Pemerintah harus memberikan perhatian serius kepada tenaga kesehatan terutama bidan. Pasalnya bidan merupakan ujung tombak dari kesehatan ibu dan anak. Untuk itu, profesi bidan mutlak harus mendapatkan perhatian lebih.
“Bidan ujung tanduk dari kesehatan ibu dan anak maka mutlak mendapatkan perhatian lebih. Bahkan bidan dalam menjalankan tugas pelayanannya dapat memenuhi 87 persen kebutuhan esensial pelayanan kesehatan perempuan,” ucap Ketua Komite III DPD RI Fahira Idris saat RDP mengenai Inventarisasi Materi Pandangan RUU Kebidanan di Gedung DPD, Jakarta, Rabu 14 Maret 2018.
Fahira menjelaskan saat ini jumlah bidan yang terdaftar sebanyak 93 ribu orang, sementara untuk produksi bidan baru sebanyak 37 ribu orang per tahun. Namun hingga kini belum ada secara khusus mengatur kebidanan.
“Permasalahan kebidanan memang perlu di perdalam karena menyangkut pelayanan kesehatan yang dilaksanakan pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terutama di daerah yang kondisi geografisnya kurang mendukung,” tegas dia.
Ia menambahkan tentunya permasalahan itu akibat kurangnya bidan yang belum memadai sehingga pertolongan ibu hamil tidak maksimal. “Untuk itu pemerintah pusat harus memberikan perhatian lebih kepada pelayanan kesehatan agar dapat menyediakan pelayanan yang maksimal,” ujar senator asal DKI Jakarta itu.
Sementara itu, Anggota Komite III, Syarif mengatakan semasa reses dirinya sering menjumpai masalah kesehatan dan Kartu Indonesia Sehat (KIS). Dimana orang yang mendapatkan itu justru kategori orang yang mampu. “Ini masalah di Lampung, yang mendapatkan KIS justru orang yang mampu,” paparnya.
Selain itu, masalah penempatan bidan dan tenaga kesehatan juga menjadi catatan bersama. Ketika ada penerimaan di daerah, banyak sekali yang mendaftar. “Namun setelah diterima pindah ke kota. Itu yg terjadi di pelosok-pelosok. Sebenarnya bidan tidak langka tapi mereka banyak yang pindah ke kota,” terang Syarif.
Dikesempatan yang sama, Kepala Pusat Peningkatan Mutu SDM Kesehatan Kementerian Kesehatan, Suhartati menilai, tenaga kesehatan di puskesmas masih menjadi ‘Pekerjaan Rumah’ bersama. Memang penyebaran tenaga kesehatan masih kurang terutama bidan.
“Ada daerah tertentu yang masih kekurangan bidan. Untuk bidan masih ada kekosongan 4,59 persen,” ucap dia.
Suhartati menerangkan untuk peningkatan pelayan kesehatan yaitu mutu, pihaknya menyiapkan tenaga kesehatan dan dokter layanan primer. “Layanan ini seperti dokter perlu diperkuat primernya. Untuk akreditas sudah dilaksanakan dipuskesmas artinya Menkes konsen dilayanan primer,” tuturnya.**(rls)
