TEMBILAHAN - gaungriau.com -- Aliansi Wartawan Inhil (AWI) mengingatkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Inhil untuk berhati-hati dalam mengalokasikan anggaran media di Diskominfops selama pejabat yang ada sekarang masih bercokol disana.
"Kita hanya mengingatkan, jangan sampai niat baik Pemda dan DPRD Inhil untuk membantu kawan-kawan media malah berujung pada polemik dan dugaan penyelewengan dana yang terjadi pada anggaran 2018 sekarang ini," ujar Zulfadli, salah seorang wartawan senior yang tergabung di dalam AWI, Ahad 11 Nopember 2018 lalu.
Mantan Sekretaris PWI 2010-2013 ini meminta bupati dan wakil bupati untuk melakukan evaluasi terhadap pejabat yang ada saat ini, paska nanti dilantik. Sebab kalau tidak, besar kemungkinan peristiwa serupa juga akan kembali terjadi.
"Kita dilarang untuk berburuk sangka, tapi kita juga mesti belajar dari pengalaman yang ada. Pengalaman kita saat salah seorang pejabat itu bercokol, masalah selalu timbul," jelas Zulfadli.
Ungkapan senada juga disampaikan oleh Muhammad Yusuf, ia mendesak Bupati Inhil HM Wardan untuk segera mengganti pejabat yang ada di Kominfops saat ini, karena kinerjanya sangat buruk dan mengecewakan.
Yusuf juga mengingatkan terkait penganggaran media untuk 2019. "Kalau pejabatnya masih yang sekarang, tidak usah dianggarkan. Kalau masih dianggarkan, sama juga Pemkab dan DPRD Inhil ikut membantu menyelewengkan anggaran," tegasnya.
Sementara itu salah seorang petinggi Bappeda yang tidak mau namanya disebutkan,berjanji akan mempertimbangkan masukan kawan-kawan perihal pencoretan anggaran kerjasama kalau kondisinya seperti itu.
Hal senada juga diungkapkan salah seorang anggota banggar, "Saya janji akan sampaikan dengan pimpinan Banggar, sudah dibantu dewan, malah diselewengkan.
Informasi terahir yang didapat media ini, persoalan penyelewengan dana media mulai dibidik aparat penegak hukum. Apalagi dana yang peruntukan bermasalah mencapai angka 8 milyar lebih.**(suf)
