Gaungriau.com (PEKANBARU) -- Menyikapi tingginya angka kemiskinan di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rohul tidak perlu berteori.
"Yang ditunggu masyarakat adalah apa agenda segera Pemkab untuk mengurangi jumlah warga miskin di negeri yang kaya sumber daya alam tersebut," tegas Tokoh Masyarakat Rohul Pekanbaru, Al azhar.
Hal itu dikemukakan Ketua Umum Majelis Kerapatan Adat Lembaga Adat Melayu Riau itu kepada media menanggapi hasil penelitian Universitas Pasir Pengaraian (UPP) dan tanggapan Pemkab Rohul yang disampaikan dalam seminar di UPP, Rabu 30 Oktober 2019, kemarin.
"Teori-teori itu ranah akademis, bukan kerja pejabat. Pejabat itu eksekutor untuk mengatasi problem nyata rakyat di wilayahnya," kata Al azhar, Kamis 31 Oktober 2019.
"Apa program dan kegiatan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan Pemkab untuk mengurangi jumlah warganya yang miskin, dan bagaimana kemangkusannya, itu yang harusnya disampaikan oleh Pemkab ke publik," lanjut anak jati Rohul yang juga penasehat Himpunan Keluarga Rokan Hulu (HKR) Pekanbaru ini.
Al azhar sepakat dengan Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Pasir Pengaraian (UPP), Arrafiqurrahman SE MM, yang menyatakan bahwa tingginya angka kemiskinan itu akibat kabupaten itu tidak diurus secara serius oleh pemerintah daerah.
"Saya sepakat dengan 'tidak diurus serius' itu. Semua orang tahu, Rohul itu kaya SDA dan orang-orangnya pekerja keras. Cuma memang distribusi aset keekonomiannya timpang, dikuasai segelintir orang. Mengubah ketimpangan itu tugas siapa lagi, kalau bukan Pemkab?," tanya Al azhar.
Selanjutnya Al azhar menduga Pemkab Rohul tidak memiliki data _by name by address_ warganya yang miskin dan/atau yang berada di ambang batas miskin itu.
"Seandainya ada, saya juga ragu apakah data itu diperbaharui secara berkala. Seandainya tidak ada, maka makin cukup bukti bahwa Pemkab Rohul memang tidak serius mengatasi kemiskinan di kabupaten tersebut," tegasnya.
Oleh karena itu Al azhar meminta Himpunan Keluarga Rokan Hulu (HKR) untuk berunding menentukan langkah-langkah cepat untuk memastikan Pemkab Rohul benar-benar menjadikan masalah kemiskinan ini sebagai masalah darurat di Rohul.
"HKR Pekanbaru bersama komponen masyarakat Rohul lainnya harus mendorong dan mengawal Pemkab agar menjadikan penurunan angka dan pengentasan kemiskinan ini sebagai prioritas utama pembangunan Rohul sekarang dan pada tahun-tahun mendatang," pungkas Al azhar.**(rls/)
