TEMBILAHAN -- Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Inhil khususnya Komisi III yang menangani masalah pengawasan kinerja ekskutif dipertanyakan.

Hal ini tidak lepas dari hilangnya 8 paket pekerjaan perbaikan jalan dari situs resmi ULP Kabupaten Inhil yang sempat menghebohkan beberapa waktu lalu.

"Kami mempertanyakan bagaimana kinerja pengawasan Komisi III DPRD dalam hal ini. Sebelumnya Komisi III mengatakan bahwa 8 paket tersebut akan segera tayang, nyatanya sampai sekarang masih belum ada," kata ketua LSM Perjuangan Anak Negeri, Firmansyah Saini, Selasa 24 Mei 2016.

Untuk itu, Ia berharap Komisi III untuk semakin meningkatkan kinerjanya dalam mengawasi kinerja ekskutif. "Jangan mau di bohongi seperti saat ini," katanya.

Berdasarkan pemberitaan sebelumnya pada Kamis 12 Mei 2016 lalu, ketua Komisi III DPRD Inhil Iwan Taruna mengatakan jika 8 paket tersebut akan segera ditayangkan kembali.

Pernyataan itu disampaikannua setelah Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Inhil melakukan rapat bersama pihak Dinas Bina Marga dan SDA, Dinas Cipta Karya dan pihak ULP Kabupaten Inhil yang dilaksanakan secara tertutup diruangan Komisi III DPRD Inhil.

"Dinas Bina Marga dan SDA Inhil mereka mendapat penjelasan jika ditariknya tayangan dari situs resmi ULP guna menyempurnakan persyaratan lelang," kata pria yang akrab disapa IT tersebut.

Sebagai mita mitra kerja ekskutif, Komisi III DPRD tidak mengejar secara detail tentang poin persyaratan tersebut, namun IT mengatakan jika Komisi III meminta kepastian jika 8 paket tersebut apakah akan dilelang kembali.

"Dan Dinas Bina Marga memastikan akan menayangkan kembali 8 paket tersebut setelah dilakukan penyempurnaan persyaratan lelang. Mereka katakan minggu depan," katanya.

Berdasarkan apa yang disampaikan ketua Komisi III tersebut, harusnya pada tanggal 19 Mei lalu 8 paket itu sudah tayang, sayangnya hingga kini masih belum diketahui keberadaan 8 paket tersebut.**(suf)