PEKANBARU -- Gaungriau.com -- Ingin berdiskusi tentang proses demokrasi lokal dalam pemelihan Gubernur Riau 2018, kedutaan besar Australia ingin bertemu dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Riau Lukman Edy-Hardianto.

Keinginan ini dituangkan dalam surat resmi Australian Embassy tertanggal 6 Maret 2018 yang berisi tentang permohonan pertemuan dari Sekretaris Dua Bidang Politik Kedubes Australia, Boyd Whalan.

"Boyd ingin mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Bapak Lukman Edy dan/atau Bapak Hardianto untuk berdiskusi mengenai proses demokrasi lokal dalam Pemilihan Gubernur Provinsi Riau 2018," begitu kutipan isi surat dari Kedutaan Besar tersebut.

Menanggapi hal tersebut, tim media LE-Hardianto, Didi Kurnia menyebutkan bahwa pihaknya merespon baik atas keinginan kedutaan Australia tersebut.

"Kita menyambut baik keinginan kedubes Australia ini. Dan kita sedang mengagendakan pertemuan tersebut," kata Didi.

Dilanjutkan Didi, dalam pertemuan nanti Lukman Edy tidak didampingi oleh Hardianto karena Hardianto saat ini sedang melaksanakan ibadah umroh.

"Rencananya Lukman Edy saja yang bertemu kedubes Australia, sebab Hardianto sedang umroh," singkatnya.

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Riau menerima kunjungan kerja dari Kedutaan Besar Australia, Senin (19/3/2018). Ini merupakan rangkaian dari kunjungan Kedutaan Besar Australia ke beberapa daerah, terutama 17 provinsi yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah tahun 2018.

Demikian diungkapkan Boyd Whalan, Sekretaris ke-II Bidang Politik Kedutaan Besar Australia di Jakarta yang didampingi staf kedutaan, Grace Maria.

“Kami ada beberapa tim yang turun ke daerah. Selain ke KPU, kami juga melakukan kunjungan ke Pemprov Riau,” ujar Boyd Whalan yang juga seorang diplomat.

Kunjungan tersebut diterima oleh 4 komisioner KPU Provinsi Riau yaitu, Nurhamin (ketua), Ilham Yasir (anggota), Abdul Hamid (anggota) dan Sri Rukmini (anggota).

Dalam penyampaiannya, Nurhamin memaparkan, proses tahapan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Riau saat ini adalah kampanye. Di mana salah satunya, KPU saat ini sedang memfasilitasi pemasangan alat peraga kampanye (APK) dalam bentuk baliho, umbul-umbul dan spanduk. Selain itu juga bahan kampanye (BK).

“Semua itu dibiayai dan difasilitasi oleh KPU dengan anggaran hibah daerah,” papar Nurhamin kepada Boyd Whalan.

Sementara itu Boyd Whalan dalam pemaparannya kembali menyampaikan, pemerintah Australia ingin melihat dari dekat proses pemilihan kepala daerah di luar Jawa. Karena selama ini yang mereka saksikan lebih banyak di Jawa, terutama di Jakarta kemarin.

“Kami ingin melihat juga bagaimana pelaksanaannya di daerah,” imbuhnya.

Karena kata Boy, apakah pelaksanaannya sama antara yang ada di Jawa dengan di luar Jawa, seperti di Provinsi Riau.

“Dan kami senang bisa berkunjung ke KPU Provinsi Riau. Semua informasi diberikan dan dijelaskan kepada kami,” tutupnya.**(rls/nik)