JAKARTA -- Gaungriau.com -- Penggunaan anggaran DPR yang tidak transparan, membuka celah praktik korupsi mengingat sulitnya melakukan pengawasan di lingkungan wakil rakyat. Karenanya, untuk menghindari praktik korupsi, diperlukan sistem transparan berupa pemakaian sistem uang elektronik ata e-money untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.

“E-money diperlukan karena sistem yang transparan menjadi salah satu cara untuk menangkal praktik korupsi di parlemen, “ kata anggota Komisi XI DPR Nurhayati Ali Assegaf saat diskusi bertajuk ‘Korupsi dalam Sistem Anggaran DPR’ di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 8 Mei 2018.

Menurut politisi Demokrat itu, ketika menggunakan anggaran untuk tugas ke luar negeri, dirinya diberi uang dalam bentuk dolar AS. Padahal, saat menggunakannya Anggota DPR bisa saja menggunakan kartu kredit dan bisa juga dibelanjakan dalam bentuk rupiah. Persoalan itu, membuat kerumitan dalam transparansi anggaran. Apalagi, apabila ada Anggota DPR yang tidak tahu berapa besaran anggaran, namun harus menggunakan anggaran yang telah ditandatanganinya.

"Saya ingin e-Money tidak diterapkan di masyarakat banyak saja, namun digunakan di DPR. Tidak ada lagi tanda tangan uang satu atau dua juta. Jadi harus dimulai dari lingkungan wakil rakyat Senayan penggunaan e-Money,” katanya.

Nurhayati mengaku sangat malu ketika ada Anggota DPR terjerat korupsi dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Terlebih jika yang terkena OTT berasal dari Fraksi Partai Demokrat.

“Anggota DPR terus diolok-olok masyarakat. Padahal perbuatan tersebut dilakukan oleh segelintir orang, tapi masyarakat menggeneralisir semua anggota DPR itu korup. Kasihan anak-anak dan keluarga saya,” tegasnya.


Industri Korupsi Paling Dinamis

Sementara itu, politisi PDI-P, Hendrawan Supratikno mengakui maraknya praktik korupsi di lingkungan Senayan sebagai dampak perubahan sistem demokrasi. Adanya perubahan demokrasi liberal di Indonesia yang berubah secara perlahan menjadi demokrasi transaksional.

Menurut Hendrawan, demokrasi transaksional terjadi tak lepas dari mahalnya ongkos politik. Kondisi tersebut, tak ayal menyebabkan ketika menjadi calon Anggota Legislatif terpaksa mengeluarkan banyak uang untuk membeli suara pemilih.

"Ini semua terjadi karena sistem demokrasi kita secara pelan-pelan berubah menjadi demokrasi transaksional,” katanya.

Hendrawan mengakui secara faktual industri korupsi di Indonesia merupakan salah satu industri yang paling besar dan dinamis. Perputarannya sangat tinggi, SDM yang terlbat juga merupakan talenta-talenta yang luar biasa. “Saya ga mau menyebut orang perorang. Tetapi bayangkan nama-nama yang terjerat industri adalah nama-nama sangat potensial. SDM yang mutunya tinggi, “ katanya.

Wakil rakyat dapil Jateng itu menyebut ada lima industri terbesar di Indonesia. Yakni pertama industri demokrasi, industri iman, industri korupsi, industri wisata dan kelima industri kesehatan dan kecantikan.

“Industri korupsi sudah menjadi fakta sehari-hari, Kalau tidak ada berita korupsi, kita seperti orang bingung di depan TV, kalau KPK tidak mengumumkan OTT dalam satu minggu saja, orang merasa sepi dan kita sudah kecanduan, “ katanya.**(bbg)