Gaungriau.com -- Universitas Muhammadiyah Riau (Umri) kembali menunjukkan komitmennya dalam mendorong pembangunan daerah dengan menjadi tuan rumah forum diskusi strategis yang digelar oleh Forum Komunikasi Pemuka Masyarakat Riau (FKPMR). Acara bertajuk “Isu Strategis Riau: Saat Ini dan Masa Depan” ini berlangsung di Auditorium Lantai 3 Kampus Utama Umri, pada Selasa 13 Agustus 2025 siang.

Forum tersebut menghadirkan sejumlah tokoh penting, antara lain Majelis Kehormatan Pemuka Masyarakat Riau, Pemuka Masyarakat Riau, Sekretaris Jenderal FKPMR, Dr H Chaidir, MM., Hj. Azlaini Agus, MH., Ketua MKA LAMR Datuk Raja Marjohan, Ketua DPH LAMR Datuk Taufik Ikram Jamil, Gubernur Riau pada masanya Wan Thamrin Hasyim, Hj. Septina Primawati, dr Hj Diana Tabrani, Rida K Liamsi, para penyelia Badan Pembina Harian (BPH) Umri, serta beberapa tokoh Riau lainnya.

Forum ini menjadi ruang diskusi terbuka yang mempertemukan akademisi, birokrat, politisi, dan masyarakat sipil guna membahas berbagai tantangan yang dihadapi Riau saat ini dan strategi masa depannya.

Ketua BPH Umri, Prof Dr H M Nazir, MA., dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Umri sebagai tempat penyelenggaraan forum strategis FKPMR. Ia juga memanfaatkan kesempatan itu untuk memperkenalkan konsep Wakaf Digital, sebagai inovasi berkelanjutan yang kini tengah dikembangkan oleh kampus.

Wakaf Digital adalah cara baru yang akan membantu pendidikan dan memberdayakan masyarakat. Umri bertekad menjadikan wakaf sebagai alat penting, bukan hanya untuk membangun fasilitas fisik, tetapi juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Riau di masa depan,” kata Prof. It seems you might be asking for a rewrite of something specific, but I only see the name "Nazir.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal FKPMR sekaligus Ketua Panitia, Dr H Ahmad Hijazi, menjelaskan bahwa pemilihan Umri sebagai tempat penyelenggaraan forum bukanlah tanpa alasan. Menurutnya, Umri telah memainkan peran penting sebagai institusi pendidikan tinggi yang terbuka terhadap diskursus publik dan solusi pembangunan daerah.

“Umri adalah rumah besar pendidikan di Riau yang membuka diri untuk diskusi publik yang konstruktif. Dengan melibatkan akademisi, tokoh masyarakat, dan pemangku kebijakan, kita berharap ide-ide yang lahir di forum ini bukan hanya wacana, tapi dapat diimplementasikan untuk menjawab tantangan strategis Riau saat ini dan di masa depan,” ujar Dr Ahmad Hijazi.

Ia juga menambahkan bahwa FKPMR merupakan forum yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk tokoh akademisi, birokrat, hingga politisi. Karena sifatnya yang berbasis diskusi dan pemikiran, maka lingkungan kampus dinilai paling tepat menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan seperti ini.

Dalam forum tersebut, berbagai isu strategis daerah dibahas secara mendalam, diantaranya efisiensi anggaran daerah dan reformasi kebijakan fiskal, penertiban kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dari aktivitas perambahan ilegal, penyerahan aset perkebunan sitaan pemerintah ke PT Agrinas, pemberantasan korupsi dan penguatan tata kelola pemerintahan, serta wacana pembentukan Daerah Istimewa Riau (DIR).

Salah satu isu yang mendapat sorotan tajam adalah fenomena resource curse yang dialami Riau, di mana kekayaan sumber daya alam belum sepenuhnya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara merata. Para tokoh juga menyuarakan dukungan terhadap tindakan tegas Satgas Penertiban Kawasan Hutan dalam menangani perambah dan menindak tegas cukong serta korporasi yang terlibat dalam perusakan hutan.

Menanggapi pembicaraan tentang Daerah Istimewa Riau, para tokoh FKPMR berpendapat bahwa Riau memiliki kekuatan yang cukup untuk meminta status itu. Selain memiliki banyak sumber daya alam dan lokasi yang strategis di Selat Melaka, budaya Melayu yang kuat dan terkenal di seluruh dunia juga menjadi dasar identitas yang kuat.

FKPMR bahkan mengusulkan untuk mengadakan Kongres Rakyat Riau (KRR) III, sebagai lanjutan dari KRR II yang berhasil dilaksanakan pada tahun 2000. Ide ini dianggap penting untuk mendukung keinginan masyarakat Riau dalam memperjuangkan hak-hak mereka dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, forum ini menjadi kesempatan penting untuk memperkuat kerja sama antara masyarakat, dunia akademik, dan pemerintah. Forum ini tidak hanya menambah pembicaraan tentang strategi, tetapi juga diharapkan bisa menghasilkan rekomendasi yang jelas dan dapat dilakukan oleh para pengambil keputusan.

Dengan menjadikan Umri sebagai episentrum diskusi dan pemikiran strategis, FKPMR menunjukkan bahwa perguruan tinggi memiliki peran sentral dalam membentuk arah kebijakan dan masa depan Riau yang maju, adil, dan berdaya saing.***

Dapatkan informasi seputar Umri lainnya di http://www.umri.ac.id.