TEMBILAHAN - Rencana pembangunan gedung rawat inap dan gedung rawat jalan di Rumah Sakit Umum Daerah Puri Husada (RSUD PH) Tembilahan terancam batal, pasalnya bantuan anggaran Provinsi sebesar Rp 17 Miliar, yang dibahas di DPRD Provinsi Riau ditolak oleh Badan Anggaran (Banggar).
Ungkapan kekecewaan datang dari H Adrianto Ketua Komis IV DPRD Inhil. Menurutnya, Kabupaten Inhil sudah memperkirakan gedung kedua yakni untuk rawat jalan, sebesar 23 Miliar.
"Saya merasa kecewa, dengan ditolaknya anggaran pembangunan gedung rawat inap di Banggar DPRD Provinsi," ujarnya.
Tambahkan H Adrianto, sebelumnya ia berharap kepada anggota DPRD Provinsi Riau dapil Inhil, untuk mendukung dan membantu agar terlaksananya pembagunan gedung rawat inap dan gedung rawat jalan tersebut.
"Dalam pertemuan mereka berkomitmen untuk membantu, namun kenyataannya seperti ini," ujarnya.
Lanjutnya Adrianto, berbicara masalah kesehatan, merupakan hal yang wajib. Tapi saat ini dengan kondisi fasilitas kesehatan yang ada di Kabupaten Inhil sangat membutuhkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Riau.
"Atau Pemprov dan DRPD Provinsi Riau tidak menggangap Inhil bagian dari Riau lagi, apa lagi mereka telah meninjau RSUD PH Tembilahan, dan mengetahui kondisinya," pungkas Adrianto.
Ungkapan kekecewaan juga datang dari warga Tembilahan Rahmad. Ia tidak tahu apa yang dilakukan anggota DPRD Dapil Inhil, sampai anggaran tersebut ditolak. Padahal ada banyak anggota DPRD Dapil Inhil disana.
"Tapi dengan gagalnya anggaran tersebut, menandakan lemahnya bargaining politik mereka," ujar Rahmad warga Tembilahan kepada media ini, Senin 7 Desember 2015 malam.
Untuk itu menurutnya, kedepan anggota DPRD asal Inhil yang ada sekarang tidak perlu dipilih. Mereka tidak mampu memperjuangkan aspirasi rakyat Inhil secara sungguh-sungguh.
Makanya anggaran tersebut mental di Banggar. "Untuk apa mereka dipilih, kalau tidak bisa memperjuangkan Inhil," tukasnya.
Untuk diketahui ada 8 anggota DPRD Provinsi Riau Dapil Inhil yang terpilih pada Pileg kemarin. Mereka adalah Said Ismail dari Nasdem, Abdul Wahid dari PKB, Septina Primawati dan Sulastri Abu Bakar dari Golkar.
Empat nama lainnya adalah James Pasaribu dari PDIP, Muhammad Arfah dari PPP, Agus Triansyah dari Demokrat dan Musyafak Asikin dari PAN. ** (Adv / dewan / Suf)
