PEKANBARU -- Telah dibayarkannya hutang eskalasi oleh Pemprov Riau kepada pihak kontraktor, ternyata menjadi pil pahit bagi kalangan wakil rakyat di DPRD Riau.

Bahkan, ketidakpuasan tersebut direncanakan akan melayangkan hak angkek kepada Pemprov Riau melalui penggalangan suara legislator di gedung parlemen tersebut.

Ketua Fraksi PKB DPRD Riau, Abdul Wahid mengatakan, pihaknya akan mengambil langkah itu untuk mengungkap siapa dalang dibalik persetujuan masuknya pembayaran hutang eskalasi pada APBD P 2015.

"Ini untuk mengetahui siapa sebenarnya dalang yang menyetujui pembayaran hutang eskalasi. Kita akan layangkan hak angkek terkait persoalan ini," ujarnya kepada media ini, Kamis 17 Maret 2016.

Dikatakannya, pihaknya saat ini sudah menggalang suara kepada seluruh anggota DPRD Riau untuk mengajukan hak angkek. Pasalnya, menurut Wahid, hak angket bisa diajukan jika seminimalnya sudah ada 10 legislator dari berbagai fraksi dapat menyetujuinya.

"Kita nantinya akan bentuk juga Pansus hak angkek. Kasus ini tidak main-main harus terungkap secepat-cepatnya," paparnya.**(wan)