BENGKALIS -- Masih belum dibahasnya Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkalis oleh DPRD Bengkalis, tidak terlepas dari pengajuan ranperda RPJMD sendiri yang terlambat diserahkan eksekutif. Malahan kalangan dewan menilai kalau pihak eksekutif terkesan "buang badan" soal pengesahan RPJMD akan tepat waktu.

Hal itu langsung dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Bengkalis Nurazmi Hasyim ST bahwa mustahil Ranperda RPJMD disahkan menjadi Perda bisa dilakukan tepat waktu. Karena Ranperda RPJMD itu sendiri diserahkan eksekutif ke legislative pada tanggal 08 Agustus, sementara waktu tersisa sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 adalah enam bulan setelah masa jabatan kepala daerah dimulai.

"Artinya, enam bulan setelah kepala daerah dilantik RPJMD itu sudah disahkan menjadi Perda. Kalau bupati dan wakil bupati Bengkalis dilantik 17 Februari 2016, maka jatuh tempo pengesahan Ranperda RPJMD adalah tanggal 17 Agustus yang hanya tinggal dua hari lagi. Kalau dikatakan Ranperda RPJMD dapat disahkan tepat waktu itu mustahil dan ekskutif terkesan buang badan," tegas Nurazmi, Ahad 14 Agustus 2016 malam menanggapi pernyataan sekretaris Bappeda Imam Hakim.

Anggota Komisi II DPRD Bengkalis tersebut, membenarkan bahwa anggota DPRD Bengkalis sejak awal Agustus ini melaksanakan reses. Reses yang dilaksanakan itu sebelum ranperda PJMD dimasukan ke secretariat DPRD, sehingga kalau dikatakan pengesahan Perda RPJMD dapat dilakukan DPRD tepat waktu itu tidak masuk diakal.

Diterangkan Nurazmi, DPRD Bengkalis sendiri kemungkinan baru akan melaksanakan paripurna ranperda RPJMD pada Senin 15 Agustus 2016, yang mana tentu ditindaklanjuti dengan membentuk panitia khsusus (pansus) ranperda RPJMD. Minimal pansus bekerja dua minggu sampai satu bulan, karena item-item yang ada didalam ranperda tentu harus dibahas dan dikonsultasikan.

"Kalau eksekutif berharap dan optimis Ranperda RPJMD itu disahkan tepat waktu, tentu logika dan alasannya sangat tidak mungkin terlaksana. Dimana seharusnya, begitu kepala daerah dilantik ada waktu lima bulan bagi eksekutif mneyusun Ranperda RPJMD, kemudian dibahas di DPRD sebuan sampai disahkan, tapi buktinya eksekutif mengajukan ranperda tanggal 08 Agustus," tegas Nurazmi seraya pihak eksekutif coba buang badan.**(Put)