PEKANBARU -- Sebagaimana diketahui keuangan Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru tengah dalam krisis yang tidak berkesudahan di tahun 2016, namun hal tersebut tidak bisa menghalangi pelaksanaan Pemilihan Walikota di 2017 nantinya.
"Anggaran Pilkada nanti harus ada, meski keuangan darah lagi ada permasalahan. Tapi tentunya dengan anggaran yang ada penyelenggara pemilu harus bisa menggunakan dengan seefisien mungkin dalam penggunannya," ucap Ketua komisi II DPRD Pekanbaru Tengku Aswendi Fajri, Kamis 25 Agustus 2016 ketika berbincang bersama wartawan di kantor DPRD Pekanbaru.
Keterbatasan anggaran, kata Aswendi lagi, tidak bisa dijadikan sebagai penghambat fungsi pengawasan penyelenggara dalam mengawasi Pilkada nantinya.
"KPU pasti bisalah dalam memodifikasi pengeluarannya, namun tentunya pengawasan pilkada harus tetap jalan karena ini sudah merupakan tanggung jawab penyelenggara," ujarnya.
Politisi Demokrat ini juga meminta penyelenggara pemilu dapat menegakkan keadilan serta menggunakan kewenangannya sebagai institusi pengawas.
"sementara permintaan pengamanan aparat kepolisian dapat ditindaklanjuti dengan menyurat kepada institusi kepolisian. Disamping semua elemen masyarakat agar bersinergis mengawasi Pilkada termasuk juga dana pilkada yang cukup besar Rp.29 Miliar lebih tersebut," pungkasnya.**(dwi)
