PEKANBARU -- Pemerintah Provinsi Riau kemungkinan besar akan kembali mengorbankan dana hibah kepada organisasi masyarakat. Langkah ini terpaksa diambil karena pemotongan dana bagi hasil atau DBH Migas untuk Riau.
Sekretaris Daerah Provinsi Riau Ahmad Ijazi mengatakan, pemerintah akan kembali mempertimbangkan masalah bantuan dana hibah kepada masyarakat, termasuk bantuan keuangan, terpaksa harus disalurkan lebih selektif.
"Jadi yang terkait dengah hibah, bantuan keuangan dan sebagainya terpaksa kita lebih selektif lagi. Sesuai dengan prioritas yang betul-betul menunjang kepada target capaian RPJM kita," ujarnya.
Sementara untuk belanja langsung di Satuan Kerja Perangkat Daerah terpaksa harus dilakukan rasionalisasi. Hingga saat ini Pemerintah Provinsi Riau masih menunggu pemotongan transfer anggaran dari Rp68 triliun DBH secara nasional. "Dari dana itu sampai sekarang kita belum dapat kejelasan angkanya," ujarnya.
Sementara, Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan Setdaprov Riau, Masperi menjelaskan, secara umum bantuan hibah tetap akan dikondisikan. Namun dia membenarkan kawa pagu anggaran untuk dana ini tidak sebesar dalam rencana sebelumnya.
"Secara umum nanti bantuan hibah itu akan dirasionlisasikan kembali. Terutama bantuan yang sifatnya hibah di SKPD masing-masing. Misalnya bantuan itu 10 juta, kemungkinan akan dikurangi, separuhnya saja yang akan disalurkan," tambahnya.
Meski demikian, kata Masperi, Pemerintah Provinsi Riau akan melayangkan nada protes kepada Pemerintah Pusat terkait dua masalah yang saat ini dihadapi Riau, yakni soal penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH).
Masperi menambahkan, pihaknya bersama asosiasi pemerintah di Provinsi lain sepakat untuk melayangkan surat kepada pemerintah pusat agar mendapat kejelasan mengenai masalah ini.
"Golnya, kita berharap dana yang sudah menjadi hak kita itu disalurkan," katanya Kamis 25 Agustus 2016.
Masperi menyebutkan, kedua persoalan tenteng penundaan anggaran itu sangat memberatkan keuangan Pemerintah Riau. Hasil dari penilaian pemerinrah pusat bahwa pemerintah Riau dianggap masih sanggup membayar sisa hutang atau likuiditas. Padahal dana itu juga digunakan untuk membantu anggaran pemerintah tahun ini.**(ika)
