JAKARTA -- Presiden RI Joko Widodo (Jokowi), Selasa 20 September 2016 membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2016 di Istana Negara, Dihadiri oleh pimpinan beberapa Kementerian Lembaga (KL), pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota.
Hadir antara lain Zulkifli Hasan Ketua MPR RI , Ketua DPR RI Ade Komarudin, para Menteri Kabinet Kerja, gubernur serta wali kota, dan bupati seluruh Indonesia, termasuk Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman.
Jokowi menyampaikan agar Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu dikelola dengan benar. Sehingga efeknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat.
"Penggunaan setiap rupiah uang rakyat harus dipastikan sepenuhnya digunakan untuk kepentingan rakyat dan dirasakan manfaatnya langsung oleh rakyat," terangnya di Istana Negara,
"APBN APBD yang besaran nilainya semakin tahun semakin besar ini harus difokuskan pada belanja produktif yang mendorong ekonomi rakyat, baik pembangunan infrastruktur pengentasan kemiskinan dan lain-lain," jelas Jokowi.
Selain jelas dan tepat serta efektifitas, dalam pengelolaan keuangan seharusnya dapat mengedepankan transparansi dan berorientasi kepada hasil nyata.
"Harus berorientasi pada hasil, bukan prosedur. Prosedur mengikuti. Ini harus bisa. Diwujudkan secara konkret melalui laporan keuangan yang berkualitas dan tepat waktu," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, Jokowi juga memberikan penghargaan kepada 37 instansi dengan raihan opini wajar tanpa pengecualian atas laporan keuangan KL dan pemda untuk tahun 2011-2015. Namun secara simbolik, penghargaan diberikan kepada 5 intansi.**(rls/humas)
