PEKANBARU -- Memasuki caturwulan terakhir tahun 2016, ternyata serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Riau belum signifikan,terdapat 8 Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hingga kini masih dibawah 65 persen Realisasinya anggarannya.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, akan melihat terlebih dahulu permasalahan apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi.
"Kita lihat dulu masalahnya apa, kitakan telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dari Badan Pemerikas Keuangan (BPK, red)," ungkapnya kepada Rakyat Riau, Kamis 15 Desember 2016 saat ditemui diruang kerjanya.
Untuk mencari memastikan penyebab dan permasalahan apa yang membuat 8 SKPD tersebut masih dibawah 65 persen realisasinya, maka pihak DPRD Provinsi Riau akan membahas hal tersebut secara bersama.
"Nanti kita akan bahas disini, pasti nampak apa penyebabnya," ungkap Anggota Komisi A tersebut.
Apabila diketahui penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut, berasal dari SKPD nya sendiri maka pihak Dewan akan mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur untuk mengganti SKPD tersebut.
Pria yang akrab disapa Dedet ini juga mengatakan, bahwa rendahnya serapan 8 SKPD tersebut itu disebabkan oleh SKPD nya sendiri, dan tidak ada pengaruhnya dengan kekosongan posisi Wagubri saat ini.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau, Noviwaldy Jusman mengatakan, akan melihat terlebih dahulu permasalahan apa yang membuat hal tersebut bisa terjadi.
"Kita lihat dulu masalahnya apa, kitakan telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kinerja dari Badan Pemerikas Keuangan (BPK, red)," ungkapnya kepada Rakyat Riau, Kamis 15 Desember 2016 saat ditemui diruang kerjanya.
Untuk mencari memastikan penyebab dan permasalahan apa yang membuat 8 SKPD tersebut masih dibawah 65 persen realisasinya, maka pihak DPRD Provinsi Riau akan membahas hal tersebut secara bersama.
"Nanti kita akan bahas disini, pasti nampak apa penyebabnya," ungkap Anggota Komisi A tersebut.
Apabila diketahui penyebab rendahnya serapan anggaran tersebut, berasal dari SKPD nya sendiri maka pihak Dewan akan mengeluarkan rekomendasi kepada Gubernur untuk mengganti SKPD tersebut.
Pria yang akrab disapa Dedet ini juga mengatakan, bahwa rendahnya serapan 8 SKPD tersebut itu disebabkan oleh SKPD nya sendiri, dan tidak ada pengaruhnya dengan kekosongan posisi Wagubri saat ini.
