TEMBILAHAN -- Bupati Kabupaten Indragiri Hilir, HM Wardan mengatakan jika pengintegrasian Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Program JKN KIS yang dikelola oleh BPJS bukan hanya diterapkan di Inhil saja, namun seluruh daerah se Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat dikonfirmasi awak media terkait adanya kritikan kebijakan pengintegrasian Jamkesda ke Kartu Indonesia Sehat (KIS) BPJS oleh sejumlah kalangan, seperti Komisi IV DPRD Inhil dan organisasi kemahasiswaan.
"Itu sudah merupakan peraturan dari pemerintah pusat. Jadi saya pikir ini justru menguntungkan bagi masyarakat, bukannya merugikan," ungkapnya, Senin malam 9 Januari 2017 di gedung Engku Kelana Tembilahan.
Untuk itu, Wardan menyiratkan akan terus melaksanakan program tersebut. "Tadi saya sudah menyampaikan di daerah agar dilakukan pendataan yang selektif agar masyarakat yang menerima JKN KIS BPJS ini adalah mereka yang betul-betul memenuhi persyaratannya," imbuhnya.
Sementara itu, terkait dengan akan dilakukannya aksi demo oleh kalangan mahasiswa dan organisasi lainnya, Bupati Wardan menyatakan telah memerintahkan instansi terkait untuk memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya kepada massa nantinya.
"Berikan penjelasan dan data yang akurat agar kesimpangsiuran informasi saat ini bisa diberikan penjelasan dan pengertian," katanya.
Mungkin nanti, Ia juga akan meminta dilakukan konferensi pers kepada awak media agar penjelasan tersebut bisa disampaikan kepada masyarakat luas.**(Adv/pemkab/suf)
