PEKANBARU -- Anggaran operasional Transportasi massal 30 unit bus Trans Metro Pekanbaru yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru tahun 2017, ternyata tidak cukup menampung dan mengakomodir masyarakat Kota Pekanbaru, menyusul ditutupnya 5 rute dan habisnya masa berlaku kontrak PD Pembangunan dengan Pemko Pekanbaru.
"Dishub harus didukung dengan dana yang memadai dan SDM yang cukup. Sementara informasi yang didapatkan, anggaran 30 operasional bus yang ada saat ini termasuk halte yang ada, tidak cukup," kata Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru, Roni Amriel, saat ditemui di DPRD Pekanbaru, Selasa 10 Januari 2017.
Disebutkannya, untuk memenuhi koridor yang sudah berhenti dengan habisnya kontrak PD Pembangunan per 31 Desember 2016 lalu, politisi dari partai Golkar ini meminta Pemko Pekanbaru, lebih fokus dan lebih selektif lagi dalam menangani transportasi massal yang dijalankan saat ini.
"Dan ini harus sesuai dengan program pemko yaitu memberi layanan terbaik dalam transportasi yang aman, nyaman, murah dan terjangkau," ungkapnya.
Dengan beragam persoalan yang timbul dalam operasional bus TMP yang lalu, hal tersebut menjadi pelajaran pahit bagi Pemko Pekanbaru. Kedepan katanya, bus TMP harus diinventarisir dengan benar bila menjalankan bus yang ada sekarang.
"Sebenarnya pemerintah kita sudah enak, dibantu bus dari kementrian coba bandingkan dengan dibeli dan disewa, cost otomatis lebih besar, kita hanya merawat saja kok," paparnya.
Sebagaimana diketahui, mulai awal Januari 2017 ini, bus Trans Metro Pekanbaru (TMP) tidak lagi melayani lima koridor. Dampaknya, 50 unit bus TMP yang dikelola oleh PD Pembangunan harus diparkirkan karena Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Pekanbaru menjadi kewalahan menutupi rute bus Trans Metro tersebut.
