PEKANBARU -- Gubernur Riau H Arsyadjuliandi Rachman Selasa 17 Januari 2017 pagi menjadi Inspektur upacara Bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2017 tingkat Provinsi Riau, di halaman kantor Gubernur Riau. Saat itu Gubri membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri SAg MSi.
Menteri Hanif dalam sambutan tertulisnya mengatakan Pemerintah secara terus menerus meningkatkan pembangunan yang bertujuan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya dapat mensejahterakan masyarakat. Untuk itu pemerintah telah mulai membangun dan mengembangkan tol laut, pelayaran rakyat, pembangunan sarana dan prasarana ketenagalistrikan, perumahan, sanitasi dan air bersih, pembangunan jalan baru dan jalan tol, pengembangan transportasi perkeretaapian, dan pencetakan sawah baru serta konektivitas antar wilayah. Selain itu juga dikembangkan program peningkatan kualitas dan efektifitas program perlindungan sosial.
"Bidang ketenagakerjaan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan masyarakat yang mendukung prioritas program tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung. Program pembangunan tersebut harus didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten dan setiap pelaksanaan pembangunan harus menjamin keselamatan dan kesehatan kerja," katanya.
Dia menyebut, dalam upaya peningkatan pelaksanaan K3, Kementerian Ketenagakerjaan telah mengembangkan berbagai upaya, antara lain penyempurnaan peraturan perundang-undangan serta standar yang menjadi pedoman sehingga pelaksanaan program K3 dapat dengan mudah diimplementasikan.
"Tahun 2016 telah diterbitkan beberapa simplifikasi peraturan K3, antara lain tentang K3 Listrik, Lift, Penyalur Petir, Bejana Bertekanan dan Pesawat Tenaga dan Produksi," jelasnya.
Dilain itu juga meningkatkan pengawasan bidang K3 melalui penambahan jumlah pengawas spesialis bidang K3. Dalam Tahun 2016 telah dididik pengawas baru sebanyak 60 orang sehingga pada tahun 2016 terdapat 351 orang pengawas spesialis bidang K3 yang tersebar di seluruh Indonesia.
Meningkatkan peran serta masyarakat dalam upaya pembinaan K3. Pada Tahun 2016 jumlah lembaga audit SMK3 ada sebanyak 10 perusahaan, dan jumlah perusahaan jasa bidang K3 baik bidang pembinaan, pemeriksaan pengujian, konsultasi, dan fabrikasi mengalami peningkatan sebanyak 625 perusahaan di tahun 2015 menjadi 859 perusahaan pada tahun 2016.
Upacara Bulan K3 2017, ini Pesan Menteri Hanif
Selasa, 17 Januari 2017 - 00:00:00 WIB
Bagaimana Pendapat Anda?
Bagikan Ke Yang Lainnya
Berita Lainnya
-
Selasa, 13 September 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Minta Bagian Aset Buat Tim Penelusuran Keberadaan Mobdin
RENGAT -- Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H. Yopi Arianto SE meminta kepada Bagian Pengelolaan Aset Daerah untuk membentuk Tim Penelusuran keberadaan aset daerah khususnya mobil dinas (mobdin) milik Pemda Inhu yang tidak dikembali kan oleh pejabat inhu. …
-
Selasa, 13 September 2016 - 00:00:00 WIB
Perekaman KTP-El Diperpanjang Hingga Pertenggahan 2017
DUMAI -- Masa perekaman data Kartu Tanda Penduduk dari SIAK menjadi Elektronik (KTP-el) yang awalnya diberi batas waktu sampai tanggal 30 September 2016, kini telah diperpanjang hingga pertenggahan tahun 2017. "Alhamdulillah, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI telah…
-
Selasa, 13 September 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Inhil Serahkan Bantuan Korban Bencana Kebakaran
TEMBILAHAN -- Bupati HM Wardan dan Ketua PKK Zulaikhah Wardan mengunjungi korban kebakaran di Parit 11, Jalan H Arief, Gang Kampung Baru II RT 001 RW 002, Kelurahan Tembilahan Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Selasa 13 September 2016. …
-
Selasa, 13 September 2016 - 00:00:00 WIB
Legislator Siak Minta PLN Ubah Manajemen
SIAK -- Anggota DPRD Kabupaten Siak minta kepada PT PLN agar dapat merubah sistem dan manajemen yang dibuat selama ini. "PLN harus merubah manajemennya, karena manajemen yang dipakai selama ini sangat tidak efektif," kata anggota DPRD Siak, Zulfi Mursal SH kepada Gaungriau.com, Selasa 13 September 2016. …
-
Selasa, 13 September 2016 - 00:00:00 WIB
Tak Perlu Latah Soal Plastik Berbayar, dan Tidak Perlu Dibuat Perwako
PEKANBARU -- Anggota Komisi II DPRD Kota Pekanbaru Roem Diani Dewi menegaskan, bahwa dirinya tidak setuju kalau Pemko membuat Perwako hanya untuk plastik berbayar, karena dinilai tidak ada pengaruhnya terhadap pengurangan sampah plastik di Pekanbaru. Dasar penolakan…
-
Selasa, 13 September 2016 - 00:00:00 WIB
Bupati Yopi Minta Semua Pihak Lakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Mobdin
RENGAT -- Bupati Indragiri Hulu (Inhu) H. Yopi Arianto mementa kepada semua pihak untuk melakukan pengawasan terhadap penggunaan Mobil Dinas (Mobdin) khususnya dijajaran Pemkab. Inhu sehingga sesuai dengan peruntukannya. Menurut Bupati, dari hasil pemeriksaan, secara umum perlu…
-
Senin, 12 September 2016 - 00:00:00 WIB
Rencana Buat Perda Kantong Plastik berbayar
Ketua Fraksi PKB Nilai Kebijakan Pemko Pekanbaru Hanya Untungkan Pegusaha
PEKANBARU -- Pemko Pekanbaru berencana ingin membuatkan peraturan daerah untuk melegalkan kebijakan kantong plastik berbayar. Namun, kebijakan ini dinilai tak ada manfaat. "Kebijakan plastik berbayar tidak ada manfaatnya sama sekali, hanya untungkan pengusaha saja," ungkap Ketua Fraksi…
-
Senin, 12 September 2016 - 00:00:00 WIB
Dinas Terkait Diminta Cek Bahan Baku Pizza Hut di Pekanbaru
PEKANBARU -- Tersebarnya isu bahwa Pizza Hut diduga menggunakan bahan baku kadaluarsa, membuat masyarakat resah. DPRD Kota Pekanbaru meminta agar dinas terkait menyikapi ini dengan serius. "Karena selama ini kita nilai pemerintah sangat lemah dalam pengawasan tempat…
-
Senin, 12 September 2016 - 00:00:00 WIB
Dewan Ingatkan Jangan Ada Aksi Pungli IMB Sementara Pekanbaru
PEKANBARU -- Sebagaimana diketahui Walikota Pekanbaru Firdaus MT telah menerbitkan Perwako Izin Mendirikan Bangunan Sementara. Untuk itu, DPRD meminta segera disosialisasikan kepada masyarakat. "Lakukan Sosialisasi ke masyarakat biar tahu bagaimana teknis IMB Sementara itu," ucap Wakil Ketua…
-
Minggu, 11 September 2016 - 00:00:00 WIB
Meski Sudah Dilarang, Mobil Angkutan Barang Tetap Melintas di Inhu
RENGAT -- Pemerintah Republik Indonesia melakukan Pelarangan sementara operasional kendaraan angkutan barang selama libur panjang hari raya idul adha 1437H/2016M. Pelarangan tersebut mengacu pada Surat Edaran Dirjen Perhubungan Darat Nomor : SE.15/AJ.201/DJD/2016 tanggal 02 September 2016 tentang pengaturan lalu lintas dan larangan pengoperasian kendaraan angkutan…
-
Minggu, 11 September 2016 - 00:00:00 WIB
Hadiri Pesta Adat Batak, Bupati Yopi Terima Ulos
RENGAT -- Bupati kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) H Yopi Arianto tetap hadir pada acara yang diselenggarakan masyarakat meskipun pada saat hari libur sabtu 11 September 2016. Kali ini Bupati Yopi menghadiri pesta adat Batak dalam pernikahan Charles Hutabarat dan Melisa Sibarani di Desa Perkebunan Sungai…
-
Sabtu, 10 September 2016 - 00:00:00 WIB
Listrik di Inhu Tak Kunjung Membaik, Masyarakat Sering Dibuat Kecewa
RENGAT -- Entah kapan masyarakat kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) dapat menikmati hidup dengan tenang tanpa harus terganggu dengan pemadaman listrik secara mendadak yang masih saja terus terjadi. Parahnya, pemadaman listrik yabg terjadi di Inhu ini tanpa mengenal…
-
Jumat, 09 September 2016 - 00:00:00 WIB
Jelang Hari Raya Idul Adha
Antisipasi Antrian Panjang, Dishubkominfo Bengkalis Fungsikan Jalur Dua Dermaga Roro
BENGKALIS -- Guna antisipasi lonjakan antrian kendaraan penyeberangan roro Air Putih Bengkalis-Sei Selari Pakning kabupaten Bengkalis jelang Hari idul adha 2016 M/1437 H jatuh tanggal Senin 12 September 2016 pemerintah daerah melalui dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkalis mengoptimalkan dua dermaga Jum'at 9 September 2016. …
-
Jumat, 09 September 2016 - 00:00:00 WIB
Kades Pasir Ringgit Sudah Sampaikan Jawaban Terkait Tuntutan Warga ke Kantor Camat
RENGAT -- Kepala Desa (Kades) Pasir Ringgit kecamatan Lirik kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) Sumarji pada Jum'at 9 September 2016 sudah memberikan jawaban kepada Camat Lirik teekait tuntutan warga pada saat demo Senin 5 September kemarin. Dalam demo…
-
Jumat, 09 September 2016 - 00:00:00 WIB
Mobil Dinas Mantan Ketua Komisi I DPRD Inhu Raib
RENGAT -- Mobil Dinas (Mobdin) Anggota DPRD Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) H. Suradi SH yang Juga mantan ketua Komisi I DPRD Inhu Priode 2009-2014 yang berjenis Extril Raib. Suradi saat dikonfirmasikan Jum'at 9 September 2016 dikantor DPRD Inhu menjelaskan bahwa mobdin yang dipakainya tersebut mengalami…
-
Kamis, 08 September 2016 - 00:00:00 WIB
Warga Pematang Reba Tertipu Travel Umroh Sistim MLM
RENGAT -- Multi Level Marketing (MLM) kembali makan korban di kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), dimana kali ini modusnya adalah Travel Umroh dengan sistim MLM, Untuk itu masyarakat diminta untuk berhati-hati dalam memilih travel umroh. Berdasarkan kesaksian salah…
-
Kamis, 08 September 2016 - 00:00:00 WIB
Pemohon E- KTP Membludak di Disdukcapil Dumai
DUMAI -- Pasca dikeluarkannya surat edaran Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait batas akhir pembuatan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) sebelum 30 September 2016, pemohon E-KTP di Kota Dumai membludak. Pantauan Kamis 8 September 2016, Kantor Dinas Kependdukan…
-
Rabu, 07 September 2016 - 00:00:00 WIB
Sambangi Dewan, Mantan Security PT CPI Minta Dipekerjakan Kembali
BENGKALIS -- Sebanyak lima unit bus terparkir di halaman gedung DPRD Kabupaten Bengkalis, Jalan Antara, dengan mengangkut sekitar kurang lebih 300 buruh atau mantan sekuriti di perusahaan supplier PT. Chveron Pasifik Indonesia (CPI) Duri, Kecamatan Mandau, Selasa 6 September 2016, kemarin. …
-
Rabu, 07 September 2016 - 00:00:00 WIB
Pastikan TKA Patuh Aturan
Wawako Dumai Sidak ke PT Sinar Mas Group
DUMAI -- Guna memastikan apakah keberadaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang bekerja di Kota Dumai sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak, seperti memiliki Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT). SKTT diberikan kepada TKA yang memiliki izin tinggal terbatas dan perusahaan harus memiliki Izin Mempekerjakan Tenagakerja Asing (IMTA),…
-
Rabu, 07 September 2016 - 00:00:00 WIB
DPRD Pekanbaru Minta Masyarakat Proaktif Urus e-KTP
PEKANBARU -- Anggota DPRD Kota Pekanbaru Ruslan Tarigan, meminta masyarakat agar lebih proaktif dalam pengurusan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP). Mengingat batas waktu yang diberikan Pemerintah Pusat dalam pengurusan e-KTP di tanah air hingga akhir bulan September 2016 ini.





