TEMBILAHAN -- Anggota DPRD Inhil dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) H Awandi, meminta kepada SKPD terkait, untuk memprioritaskan anggaran untuk kegiatan yang tidak terlaksana pada tahun sebelumnya karena persoalan pengurangan anggaran yang terjadi.
"Harapan kita, kegiatan yang tidak terlaksana kembali dimunculkan pada pembahasan untuk tahun selanjutnya. Bahkan itu hendaknya menjadi prioritas utama," ungkapnya kepada media ini, Selasa, 31 Januari 2017, di Tembilahan.
Ia mencontohkan, untuk Dapil 3 yang meliput Kecamatan Mandah dan Pelangiran, ada dua proyek jembatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2016 yang lalu, yakni Jembatan Parit Ampera dan Jembatan Kuala pelangi. Meski pada pembahasan anggaran saat ini, dua proyek tersebut harus diutamakan.
"Tampa perlu kita ingatkan lagi, meskinya SKPD terkait sudah paham dengan persoalan ini. Tapi nyatakannya tidak, bahkan sampai kita meski mengingatkan berulang-ulang. Tentunya ini akan menimbulkan persepsi yang tidak baik kepada pemerintahan yang ada," tambahnya.
Tambahnya, apalagi masyarakat sudah tahu akan keberadaan proyek tersebut, dan sangat berharap tentu akan timbul keresahan di tengah masyarakat. "Kita tentu tidak ingin persoalan seperti itu terjadi," imbuhnya.**(suf)
"Harapan kita, kegiatan yang tidak terlaksana kembali dimunculkan pada pembahasan untuk tahun selanjutnya. Bahkan itu hendaknya menjadi prioritas utama," ungkapnya kepada media ini, Selasa, 31 Januari 2017, di Tembilahan.
Ia mencontohkan, untuk Dapil 3 yang meliput Kecamatan Mandah dan Pelangiran, ada dua proyek jembatan yang tidak terlaksana pada tahun anggaran 2016 yang lalu, yakni Jembatan Parit Ampera dan Jembatan Kuala pelangi. Meski pada pembahasan anggaran saat ini, dua proyek tersebut harus diutamakan.
"Tampa perlu kita ingatkan lagi, meskinya SKPD terkait sudah paham dengan persoalan ini. Tapi nyatakannya tidak, bahkan sampai kita meski mengingatkan berulang-ulang. Tentunya ini akan menimbulkan persepsi yang tidak baik kepada pemerintahan yang ada," tambahnya.
Tambahnya, apalagi masyarakat sudah tahu akan keberadaan proyek tersebut, dan sangat berharap tentu akan timbul keresahan di tengah masyarakat. "Kita tentu tidak ingin persoalan seperti itu terjadi," imbuhnya.**(suf)
