TEMBILAHAN -- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Indragiri Hilir meminta Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Indragiri Hilir diminta untuk intens melakukan koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Inhil, Iwan Taruna belum lama ini.
Pria yang akrab disapa IT ini menyatakan dengan demikian keterlambatan lelang tidak terjadi tahun 2017 ini.
"Setelah APBD ini disahkan, langsung dilelang, jangan seperti tahun kemarin (dipenghujung tahun, red)," kata Iwan Taruna.
Tidak itu saja, Ia pun meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berpacu melaksanakan apa yang telah disepakati bersama.
"Yang jelas saling koordinasi antara ULP dan OPD agar tidak terjadi kelambatan pelelangan," tuturnya.
"Mari kita doakan bersama agar hal yang terjadi pada 2016 lalu tidak terjadi kembali di tahun 2017 ini," tambahnya.**(suf)
Hal itu disampaikan oleh Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kabupaten Inhil, Iwan Taruna belum lama ini.
Pria yang akrab disapa IT ini menyatakan dengan demikian keterlambatan lelang tidak terjadi tahun 2017 ini.
"Setelah APBD ini disahkan, langsung dilelang, jangan seperti tahun kemarin (dipenghujung tahun, red)," kata Iwan Taruna.
Tidak itu saja, Ia pun meminta kepada organisasi perangkat daerah (OPD) untuk berpacu melaksanakan apa yang telah disepakati bersama.
"Yang jelas saling koordinasi antara ULP dan OPD agar tidak terjadi kelambatan pelelangan," tuturnya.
"Mari kita doakan bersama agar hal yang terjadi pada 2016 lalu tidak terjadi kembali di tahun 2017 ini," tambahnya.**(suf)
