SELATPANJANG -- Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti Julian Norwis SE MM, bertindak sebagai Inspektur peringatan hari Otonomi Daerah Ke-XIX Tahun 2017, pada kesempatan itu ia menegaskan jadikan HUT Otda kali ini sebagai momentum bagi jajaran Pemerintah Daerah dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat guna mendorong pembangunan dan kesejahteraan.

"HUT Otda kali ini kita harus mengevaluasi kinerja yang telah dicapai dalam menghadapi berbagai tantangan Otonomi Daerah, diantaranya Pemda harus fokus pada upaya meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat," ujarnya saat bertindak sebagai Inspektur Upacara HUT Otda dihalaman kantor Bupati, Selasa 25 April 2017.

Dalam pidato Menteri Dalam Negeri, Cahyo Kumolo yang dibacakan Sekdakab. Meranti Julian Norwis SE MM, ditekankan semangat Otonomi Daerah adalah dapat memberikan pelayan prima kepada publik, salah satu yang sedang digesa oleh Pemerintah Pusat adalah penerapan E-Goverment yang dinilai mampu menjawab tantangan era saat dalam penyediaan informasi dan layanan menjadi lebih mudah dan cepat.

"Penerapan E-Goverment yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014, mampu meningkatkan pelayakan publik sesuai kepentingan dan kebutuhan masyarakat karena dikelola berbasis tekonologi informasi dan komunikasi sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi secara mudah dan cepat," paparnya.

Agar E-Goverment dapat berjalan sesuai harapan, penerapan teknologi informasi ini harus didukung pula oleh kesiapan sumber daya manusia sehingga apa yang diharapkan yakni tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dapat sepenuhnya terwujud. Seperti diketahui saat ini Pemerintah Daerah telah banyak menerapkan sistem elektronik dalam pengelolaan pelayanan publik dengan meninggalkan cara-cata konvensional yang sudah tidak sesuai lagi dengan tuntutan zaaman saat ini.

Dalam rangka mendorong meningkatnya pelayanan publik Mendagri juga meminta Pemerintah Daerah untuk memprioritaskan program pembangunan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masyarakat di daerah. Sehingga pelayanan publik untuk warga negara maupun dunia usaha yang menginginkan kemudahan dalam hal perizinan dapat berjalan dengan optimal. 

Terkait instrumen kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat, Seperti transfer alokasi dana khusus dan umum serta dana desa untuk setiap desa diharapkan dapat dikelola dengan baik, transparan dan akuntable, agar dapat memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat. Seperti membangun infrastruktur jalan yang dapat membuka isolasi daerah mempermudah akses perekonomian daerah.