PEKANBARU -- Dalam rangka menunjang keberhasilan Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun, Direktorat Pembinaan SMA mengarahkan pada program-program prioritas. Program prioritas tersebut meliputi Program Indonesia Pintar (PIP), program pemenuhan sarana dan prasarana SMA, program peningkatan kualitas pembelajaran, dan program pembinaan peserta didik SMA.
"Ada juga program yang dialokasikan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK). Terdiri dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SMA dalam bentuk DAK non fisik dan pembangunan sarana prasarana pendidikan dalam bentuk DAK fisik," kata Kepala Bidang Pembinaan SMA Disdik Riau, Yefri Nelwin SSi, dalam kegiatan diseminasi program kerja SMA Tahap II, di Hotel Furaya Pekanbaru, Rabu 3 Mei 2017.
Disamping itu, lanjut Nelwin, ada juga program prioritas Disdik Riau yang meliputi BOS daerah dan Riau Panutan, serta koordinasi implementasi program Direktorat Pembinaan SMA di tingkat sekolah.
Dijelaskannya, saat ini Diakui Nelwin, dalam masa transisi kewenangan pengelolaan SMA/SMK ke Pemprov, banyak kendala maupun tantangan dalam pembangunan pendidikan menengah. Khususnya SMA.
Di antaranya, tambah Nelwin, proses serah terima aset, penganggaran, restrukturisasi lembaga pada pemerintah provinsi, pelaksanaan BOS SMA dan lainnya.
Misalnya dalam program BOS SMA, tahun sebelumnya disalurkan ke sekolah dengan mekanisme hibah. Namun dengan peralihan kewenangan ini, maka program BOS harus dilaksanakan melalui mekanisme belanja langsung. Khususnya pada SMA negeri.
Dengan kegiatan ini, Nelwin berharap koordinasi Disdik dan SMA negeri semakin meningkat. Sehingga program BOS SMA berjalan baik.
Nelwin menambahkan, diseminasi dilakukan dalam 3 tahap. Tahap pertama sudah dilakukan pada tanggal 26-28 April lalu. Sementara, tahap ketiga akan digelar pada tanggal 8-10 Mei mendatang.
kegiatan yang juga bertujuan untuk mensosialisasi kebijakan dan program strategis di Direktorat Pembinaan SMA tahun 2017. Lalu, mensosialisasikan kebijakan dan program Disdik Riau terkait pembangunan pendidikan SMA.
Tahap kedua ini diikuti 171 kepala sekolah dari lima kabupaten di Provinsi Riau, yakni dari Kabupaten Bengkalis 45 orang, Siak 32 orang, Kuantan Singingi 21 orang, Pelalawan 23 orang dan Kampar 60 orang. (lan)
